Kedua, ayah Pak Jokowi seorang Tionghoa. Kabar burung ajaibnya lekas dipercaya oleh banyak pendukung Paslon 02. Padahal, kadang mereka sendiri yang mencemooh wajah Pak Jokowi sebagai "tampang ndeso". Kalaupun kabar itu benar, apa salahnya jikalau Warga Negara Indonesia mencalonkan dan dicalonkan sebagai Capres? Selama memenuhi syarat, setiap WNI punya hak politik yang setara.
Ketiga, usia ibu Pak Jokowi terlalu muda. Ini juga kabar burung usang yang kembali "dinaikkan ke wajan dan digoreng". Lantaran salah seorang mantan pejabat datang bertamu ke rumah Ibunda Pak Jokowi, lantas isu ini kembali mencuat ke permukaan. Bahkan ada yang berkomentar di media sosial dengan nada sangat melepehkan dan melecehkan, yakni "Ibu yang disewa".
Keempat, jika Pak Jokowi terpilih maka PKI akan bangkit kembali. Lagi-lagi kampanye buruk yang tidak logis. Sebenarnya Pak Jokowi tidak punya kepentingan apa pun untuk "menyulut bara yang sudah padam", tetapi kubu sebelah seakan-akan lebih jago dibanding Tuhan sampai dapat memastikan kebangkitan PKI.
Itulah empat kampanye hitam yang menyerang garis keturunan Pak Jokowi, baik keturunan biologis maupun ideologis.
Hebatnya, kampanye hitam sedemikian kerap tersebar di kawasan yang oleh sekelompok orang dinamai "Kawasan Akal Sehat". Patut dicamkan, kawasan itu bukan hanya tenar di media sosial melainkan ada juga di daerah-daerah tertentu. Ini tergolong klaim sepihak, yakni menyatakan secara tersurat bahwa siapa saja yang di luar golongan mereka berarti bukan orang yang berakal sehat.
Selanjutnya, mari kita sigi kampanye hitam yang ditimpakan kepada Paslon 01 terkait pendukung asing.Â
Pertama, lebih peduli pada Aseng. Tentu masih segar dalam ingatan kita tentang saham PT Freeport Indonesia yang berhasil diambil kembali. Upaya tersebut jelas merupakan bukti keberpihakan Pak Jokowi pada Ibu Pertiwi. Belum lagi Blok Mahakam yang sekarang sudah dikelola secara penuh oleh Pertamina.
Kedua, serbuan TKA dari Cina. Kabar miring ini sempat tersiar secara masif di Grup WA dan linikala media sosial. Memang benar bahwa ada tenaga kerja asing yang kini bekerja dalam wilayah kedaulatan NKRI, tetaapi bukan berarti tenaga kerja asli Indonesia dikesampingkan. Harus pula kita ingat bahwa negara kita juga termasuk pengirim tenaga kerja ke negara lain.
Ketiga, Pak Kiai bakal digantikan oleh BTP. Tudingan ini berada pada taraf dungu. Memilih Wakil Presiden ada prosedurnya, jelas tata caranya, dan terikat aturan. Tidak bisa seperti mengorek upil di lubang hidung atau melepas hajat di jamban.
Kampanye hitam mengenai keberpihakan kepada asing ini hampir setiap minggu menghiasi grup-grup obrolan di dunia maya. Lajunya pun tidak kalah gencar dibanding kampanye hitam tentang garis keturunan Pak Jokowi.