Memang Seharusnya UAN Merupakan Evaluasi Nasional

Saat-saat ini, BNSP bersama bagian Litbang Kemendibud, sedang melakukan urung rembuk tentang UAN 2015, sebab ada usulan serius dan dorongan kuat dari berbagai kalangan di Indonesia agar pemerintah segera menghapus ujian nasional tahunan ini. Dukungan untuk penghapusan UAN terus berlangsung dan menguat kini, dan pemerintah tampaknya lebih memilih pergantian UAN menjadi Evaluasi Nasional. Penggunaan Evaluasi Nasional menggantikan UAN setidaknya sudah pasti memberikan sinyal akan penghapusan UAN lalu mengembalikan kewenangan kelulusan akhir sekolah kepada pihak sekolah. Mengapa pemerintah lebih memilih Evaluasi Nasional dari pada UAN?, Ini setidaknya merujuk pada beberapa hal pokok berikut:

1. UAN secara nasional telah sedikit banyaknya menghasilkan kebohongan nasional sejak lama sebab meskipun kewenangan pihak sekolah 40% dan pemerintah 60% untuk penentuan kelulusan, namun agaknya realitas pelaksanaannya hanyalah merupakan kebohongan umum nasional dan pemerintah membungkusnya rapat-rapat dengan dalih keamanan. Ini terlihat dengan sistem keamanan selama UAN yang superketat, sedangkan hasilnya belum tentu jujur, hanyalah menghasilkan kebohongan umum nasional sebab fakta menunjukkan bahwa siswa-siswi yang kurang menunjukkan prestasi selama pelajaran harian malahan menjadi lulus atau juara, sedangkan siswa/i pintar justreru tidak lulus.

2. Sistem penilaian UAN, yang katanya sangat tepat, jujur dan murni, ternyata masih berbenturan dengan sistem kinerja dan profesionalisme para PNS. Selama bertahun-tahun, para PNS masih menghidupkan sistem dan kinerja yang cukup semrawut yang kemudian berimbas pada sistem penilaian UAN yang cenderung administratif dan "dengan sendirinya" tanpa memperhatikan aspek-aspek yang relevan dengannya.

3. Selama proses UAN berlangsung telah melalui pengorbanan dana dan tenaga yang luar biasa selama bertahun-tahun. Pemerintah bahkan selalu memberikan tender kepada berbagai perusahaan untuk upaya penyuksesan pelaksanaan UAN tahunan, malahan melibatkan berbagai aparat keamanan. Pernah dalam suatu waktu, akibat keterlambatan operasionalisasi, pemerintah terpaksa meminta bantuan Hericules TNI-AU untuk distribusi soal-soal UAN ke berbagai wilayah di Indonesia.

Ada harapan baru kita mungkin akan mewarnai sistem pendidikan kita bahwa UAN akan dihentikan dan akan digantikan dengan Evakuasi Nasional. Memang seharusnya begitu bahwa UAN ialah Evaluasi nasional. Sebab kenyataannya meskipun ada berbagai penyelewenangan misalnya: pembocoran soal melalui SMS, ketidakjujuran dalam UAN, yang malahan mengakibatkan banyak Kepsek, Guru dan siswa/i berurusan dengan polisi. Dengan Evaluasi Nasional maka setidaknya: saat-saat evaluasi Nasional bagi kelulusan para siswa/i di kelas akhir dalam berbagai tingkat pendidikan kita akan terjadi hal-hal berikut:

1. Evaluasi bagi para peserta didik perlu dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek misalnya kognitif, efektif, psikomotorik, dll didiskusikan secara terbuka oleh rapat pleno para pendidik

2. Evaluasi untuk kinerja para guru dan kepala sekolah

3. Evaluasi terhadap satuan pendidik penyelenggaran kegiatan formal persekolahan yang dimaksudkan meliputi infrastruktur, humas, dll

Pendeknya dengan Evaluasi Nasional maka pemerintah lebih terbuka dan mengakui berbagai proses-proses dalam sekolah bagi kegiatan belajar mengajar maupun sistem-sistem yang relevan di dalamnya serta juga akan menghemat dana, tenaga dan membuat sistem pendidikan kita akan makin efektif, efisian dan prosefionalis. Marilah kita dukung Evaluasi Pendidikan Nasional untuk menggantikan UAN dan semoga hal itu akan sungguh berguna bagi peningkatan mutu pendidikan nasional kita. Semoga!

____________________________