   Pandemi Covid-19 adalah krisis ekonomi global terparah pasca Perang Dunia II. Krisis ekonomi ini mengancam dan menimbulkan tantangan besar bagi sistem kesehatan. Kondisi ini menyebabkan biaya ekonomi yang cukup besar untuk menanggulangi krisis Covid-19.
   Dalam waktu singkat, pemerintah telah mengambil langkah-langkah cepat berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurangi akibat pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah berupa transfer sosial telah banyak menolong kondisi darurat para warga. Transfer sosial pemerintah langsung mengena pada para warga dengan pendapatan rendah, pendidikan rendah, perempuan dan generasi muda.
   Dampak ekonomi akan tergantung pada sejauh mana tindakan PSBB yang diberlakukan pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo yang diambil pada bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2020 yang lalu dapat menahan penyebaran virus Corona.
   Tentu saja dengan adanya PSBB, ekonomi mengalami kemerosotan besar-besaran, meskipun angka tingkat pengangguran tidak banyak berubah. Pengangguran hanya berupa penurunan partisipasi pada dunia pasar kerja. Banyak orang tidak lagi aktif mencari pekerjaan karena pembatasan kontak.
   Paket penyelamatan pemerintah dalam bentuk berbagai transfer sosial tidak hanya merupakan ungkapan solidaritas pemerintah di saat krisis Covid-19, tetapi juga pengakuan bahwa perkembangan ekonomi yang sangat melenceng pada akhirnya akan merugikan semua warga. Paket bantuan keuangan pemerintah telah menguntungkan para warga yang terkena dampak krisis Covid-19 yang sangat parah dan membantu pemerintah untuk memberikan kelonggaran gerak fiskal yang memang sebelumnya juga sudah terbatas.
   Berbeda dengan krisis keuangan nasional di tahun 1998, respons pemerintah dalam krisis kali ini lebih tepat, efektif, cepat dan menjawabi kebutuhan para warga. Tidak seperti sebelumnya di tahun 1998, kebijakan moneter dan fiskal pemerintah masih bertindak dengan formasi melingkar dan tidak tepat pada permasalahan sesungguhnya dalam bentuk transfer dana darurat sosial bagi para warga secara tunai.
   Kaum generasi dewasa tahun 1998 dapat memahami kondisi tahun 1998 ketika terjadi penurunan mata uang Rupiah secara cepat, pemerintah tidak mengucurkan dana bantuan darurat tunai kepada para warga. Hal itu disebabkan sistem komunikasi dan informasi tahun 1998 tidak semaju sekarang. Krisis kali ini tidak separah krisis 1998 karena sistem informasi yang sangat maju membantu penanggulangan krisis.
   Dengan dukungan komunikasi digital yang sangat maju, bantuan pemerintah kali ini menyasar secara tepat sehingga antara para warga dan pemerintah telah saling memperkuat. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi yang dibungkus dalam pandemi Covid-19 dapat diatasi secara efektif, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam krisis moneter sebelumnya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital dunia amat membantu pemerintah dan para warga mengatasi krisis sehingga tidak berimbas ke krisis multidimensional.
   Krisis Covid-19 telah meninggalkan jejaknya pada hampir semua negara di dunia. Konsekuensi dari tindakan PSBB masih dapat dibedakan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi kelompok masyarakat yang terkena dampak. Sejumlah studi ilmiah terkini, mendasarkan data empiris pada konsekuensi sosial pandemi pada tingkat individu.
   Langkah-langkah PSBB memiliki efek yang sangat nyata pada sektor-sektor di mana pekerjaan hampir tidak mungkin atau hanya mungkin dilakukan pada tingkat yang sangat terbatas di bawah pembatasan kontak.
   Berbagai penelitian terbaru tentang krisis Covid-19 di AS menunjukkan bahwa para pekerja di sektor lockdown biasanya memiliki tingkat pendidikan, pendapatan dan tabungan yang lebih rendah daripada pekerja di luar sektor yang secara langsung terpengaruh oleh tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan lockdown juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan.
