Pandangan Plato tentang Emansipasi Wanita

Pandangan Plato tentang emansipasi wanita termuat dalam 2 bukunya yang sangat terkenal, yakni: Politeia dan Nomoi. Dalam 2 buku tersebut, Plato mengemukakan 2 model negara ideal, yaitu: (1). Politeia sebagai negara ideal tingkat pertama dan (2). Nomoi sebagai negara ideal tingkat kedua. 

Politeia merujuk kepada negara ideal yang dipimpin oleh pemimpin yang filsuf dan Nomoi ialah negara ideal yang dipimpin oleh hukum atau konstitusi. Negara ideal tingkat pertama (Politeia) tuntas mengupas emansipasi wanita.

Namun dalam bukunya Nomoi sebagai negara ideal tingkat kedua, Plato membicarakan secara lebih jelas tentang perlunya kesetaraan wanita dengan pria dalam jabatan-jabatan publik. 

Meskipun hal ini masih jauh dari kenyataan sebab dalam 2 jenis negara ideal itu, peranan wanita kalangan atas di Yunani kuno masih terbatas dalam urusan rumah tangga dan domestik. 

Tetapi mereka kurang dilibatkan dalam pendidikan. Pelbagai tafsiran diberikan atas sikap Plato ini: apakah Plato adalah seorang filsuf pendukung feminis, pendukung feminisme atau pendukung emansipasi wanita?

Tampaknya Plato bukan merupakan filsuf pendukung feminis dan feminisme. Kedua tema itu tidak ada dalam semua substansi tulisan Plato. Tampaknya dalam format Politeia dan Nomoi sebagai negara ideal tingkat pertama dan kedua, banyak ditemukan jejak dukungan Plato terhadap emansipasi wanita di zaman Yunani kuno. 

Jadi Plato menolak feminis dan feminisme. Sebaliknya Plato mendukung perjuangan kesetaraan derajat pria dan wanita di mata hukum dan pemerintahan.

Politeia Sebagai Negara Ideal Tingkat Pertama

Buku Politeia melukiskan keadaan negara ideal tingkat pertama. Menurut Plato negara ideal tingkat pertama  adalah Politeia, yakni: keadaan negara dalam pimpinan para penguasa filsuf. Aturan dalam Politea adalah aturan filsafat.

Plato memulai Politeia dengan pertanyaan keadilan, sebagai titik awal dari Politeia (Negara). Bagi Plato, Politeia adalah negara ideal utopis yang dibimbing oleh prinsip keadilan. 

Pemindahan keadilan ke tingkat negara ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban yang lebih komprehensif terhadap pertanyaan tentang sifat keadilan, yang pada awalnya terkait dengan individu.