Seperti dirilis Liputan6.com (01/03/2019), pada jam 10.00 Wita ratusan massa yang mengatasnamakan warga Gorontalo mendeklarasikan dukungan bagi Jokowi-Ma'ruf di Hotel Maqna Gorontalo. Deklarasi dibacakan Rudi Hartono Uno dan disaksikan langsung oleh Jokowi. Wakil Ketua TKN Moeldoko, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ikut menyaksikan deklarasi tersebut.Â
Bagaimana tanggapan dan ekspresi Jokowi? Jokowi katakan, seharusnya mereka mendukung Cawapres Sandiaga Uno, karena mereka satu keluarga, kan? Mungkin mereka punya alasan kuat mengapa mendukung Capres Jokowi. Tapi secara adat istiadat terasa kurang benar.
Hashtag#DKIJakartaCoblosPrabowoSandi Jadi Trend di Twitter Hari Ini
Di wilayah Jakarta, para warga Jakarta memilih untuk memihak Prabowo-Sandi. Hingga menjelang malam pada Jumat, 01/02/2019, Hashtag#DKIJakartaCoblosPrabowoSandi menjadi trend di Twitter Indonesia. Saat artikel ini dibuat jumlah twit untuk trend ini mencapai 38.400 Twit. Pada urutan kedua trending Twitter malam ini adalah Hashtag#PrabowoSandiPilihanCerdas dengan 9.052 twitt. Sungguh luar biasa pencapaian Prabowo-Sandi hingga malam ini.
Viva.co.id (01/02/2019) merilis berita dengan judul: popularitas Prabowo-Sandi melejit, warning untuk Jokowi secara jelas menunjukkan arah dukungan yang besar bagi Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 ini. Pantauan Google Trends elektabilitas Prabowo makin menguntik ketenaran Jokowi.
Prabowo tampaknya akan mampu menciptakan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat baik daerah-daerah maupun di tingkat pusat. Sistem demokrasi politiknya akan mampu bekerja sama dengan Megawati untuk menyehatkan lembaga-lembaga demokrasi di daerah dan pusat untuk memperbaiki kelemahan posisi dan peran Presiden Jokowi di parpol pendukung utamanya yakni PDIP. Pada masa Jokowi, tugas politik parpol PDIP adalah tanggungjawab Megawati Soekarnoputri.
Dengan lemahnya peran dan jabatan Jokowi di parpol pengusungnya yakni PDIP setidak menimbulkan berbagai spekulasi negatif, yakni Jokowi hanya menggunakan PDIP sebagai sarana kendaraan politik untuk menjadi Presiden. Pada masa lalu, peran Jokowi untuk mengembangkan PDIP tidak ada. Saat institusi PDIP jatuh bangun, Jokowi seharusnya jatuh-bangun juga.
Ketika Megawati dan PDIP jatuh bangun dalam zaman Soeharto dan awal Orde baru, saat itu Jokowi dan keluarganya masih morat-marit membangun masa depan. Dengan tidak adanya peran Jokowi di tubuh PDIP bisa menimbulkan spekulasi bahwa lembaga-lembaga pada zaman Jokowi kurang demokratis lagi meskipun terpilih melalui Pemilu. Kepemimpinan di tubuh DPR RI mulai tumpang tindih demikianpun DPRD di daerah-daerah.
![Trend percakapan menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandi menempel ketat Jokowi-Ma'ruf (Gambar: Google Trends pada 01/03/3019)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/03/01/1e9bede9f739fc869198437e6008b7ef-5c79328d43322f7b3076a7f2.jpg?t=o&v=770)
Sumbangan kinerja Jokowi bagi pendapatan negara melemah. Selama tahun 2018 di era Jokowi terjadi penambahan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 28,4% karena kenaikan harga komuditas di pasaran internasional. Selama tahun 2018, penerimaan pajak tetap mengurang.
Peran pemerintah sesungguhnya tidak hanya mengurusi kesejahteraan rakyat saja. Namun memastikan sistem-sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah-daerah secara demokratis menjadi kuat dan bersih. Pemerintah menguatkan peran dan koordinasi lembaga-lembaga baik masyarakat maupun pemerintah menjadi semakin harus solit. Institusi-institusi kuat seperti TNI/Polri juga harus dirangkul secara penuh oleh pemerintah.****