Debat perdana para Paslon Capres-Cawapres malam ini (Kamis,17/01/2019) sudah berlangsung luar biasa. Debat perdana ini barangkali ditujukan untuk para warga net melalui Kompas TV.Â
Saya termasuk beruntung dapat mengikuti seluruh sesi debat melalui layar Notebook. Saya patut ucapkan terima kasih kepada Kompas TV dan Telkomsel atas layanan yang bersahabat ini. Setelah debat berakhir, saya dengan nyaman dapat merenungkan substansi debat yang amat menarik ini.
Debat perdana paslon Capres/Cawapres telah dilaksanakan dengan kehangatan dan persahabatan. Debat kedua paslon sudah sempurna sehingga sulit memberikan komentar-komentar selain mengatakan bahwa kekuatan kedua paslon punya kelebihan masing-masing. Hanya saja terkait isu krusial terkait HAM, Korupsi dan Terorisme, terlihat perbedaan yang cukup menyata antara kedua Paslon.Â
Sebagaimana dikatakannya sendiri, Jokowi berada dalam posisi tanpa beban masa lalu. Rekam jejak paslon nomer 1 tanpa beban kaitan dengan pelanggaran HAM dan kasus Korupsi masa lalu.Â
Paslon Jokowi berjanji bahwa dia akan bekerja untuk memperbaiki kehidupan bangsa tanpa terlalu banyak interese dan pertimbangan kepentingan tertentu. Paslon nomer 1 menyatakan akan tetap bekerja untuk dan demi rakyat, sungguh luar biasa.Â
Tetapi tentang ucapan paslon Prabowo yang berulang-ulang menyatakan akan memperbaiki gaji para aparat demi mencegah korupsi ditanggapi oleh sejumlah pengamat dan warga net tampak pesimis. "Prabowo ngomongnya naikin gaji melulu. Dia mau "beli" suara orang yang dijanjiin naik gaji", salah satu komentar Facebooker yang sempat saya rekam.
Tentang gaji Gubernur yang hanya Rp 8 juta, sebagaimana disebutkan paslon Prabowo, banyak pengamat dan warga net mengatakan perkataan Prabowo itu boleh disebutkan termasuk hoax.Â
Karena Prabowo tidak menghitung secara lengkap dan benar semua tunjangan Gubernur termasuk semua tunjangan operasional seorang Gubernur. Kurang kalkulasi secara rinci mengakibatkan kurang tepat menyebut gaji seorang Gubernur bisa disebut disinformasi.
Prabowo juga menyebut akan menguatkan institusi TNI-Polri. Sesuatu yang krusial sebab pengalaman menunjukkan bahwa penguatan institusi TNI-Polri bisa berimbas pada pelanggaran HAM. Padahal warga Indonesia masih trauma dengan pengalaman masa lalu terkait berbagai pelanggaran HAM. Warga net masih kurang setuju dengan program penguatan institusi TNI-Polri.
Sedangkan jawaban Capres Joko Widodo terdengar telah menjawabi masalah dengan sangat tepat. Jokowi mengatakan akan menatar semua aparat, terutama TNI-Polri tentang pentingnya HAM agar tidak terjadi pelanggaran HAM di masa depan. Semua penghasilan pejabat termasuk para aparat dinilai Jokowi sudah mencukupi.Â