Pasca reformasi, kehidupan politik Indonesia menunjukkan tensi tinggi, beberapa sebabnya ialah adanya Pemilu langsung multipartai, Pemilu langsung Presiden/Wakil yang memungkinkan tumbuhnya beragam Partai politik, juga dengan adanya UU Otonomi Daerah yang memungkinkan adanya otonomi yang besar di daerah-daerah, termasuk Pemilukada langsung untuk memilih Bupati/Wakil/Walikota/Wakil. Terakhir dengan adanya UU Desa yang memungkin Desa-Desa memiliki biaya pembangunan dan jaminan bagi perangkat desa yang cukup besar. Semuanya ini menyebabkan tensi demokrasi Indonesia menunjukkkan tensi tinggi jauh lebih tinggi pada periode sebelumnya yakni zaman Orla dan zaman Orba.
Dengan adanya tensi demokrasi yang tinggi pada semua level pemerintahan maka mau atau tidak pendidikan politik manusia Indonesia dirasa sebagai kebutuhan yang sangat penting dewasa ini. Pendidikan politik dirasa merupakan kebutuhan penting karena biaya-biaya atas demokrasi pasca reformasi menunjukkan kenaikan yang tajam.
Pendidikan politik yang dahulu dirasa begitu membuat orang ketakutan karena partisipasi demokrasi hanyalah disetir oleh elit pemerintahan yang mayoritasnya dalam diri orang-orang tertentu dari Golkar. Kini justeru partisipasi kepemimpinan  politik dalam demokrasi pasca reformasi umumnya merata.
Pendidikan politik meskipun tidak dipelajari secara terbuka dalam Kurikulum baik SD, SMP, SMA maupun PT, namun orang dapat mempelajarinya melalui sisitem informasi yang makin canggih, yang merupakan revolusi abad ini, abad informasi. Dengan adanya sharing dan koneksi, pendidikan politikpun disosialisasikan dengan sangat baik, bahkan lebih banyak di luar lingkungan sekolah atau PT.
Pendidikan politik tampaknya berada satu tingkat di atas yang namanya pendidikan non politik atau science dan teknologi. Kalau dahulu pendidikan politik memerlukan fisik dan tenaga yang kuat, yang karenanya lebih banyak didominasi oleh kalangan TNI-AD, kini mengalami kemajuan. Abad informasi telah memungkin pendidikan politik Indonesia lebih banyak bersifat informatif dan tidak membutuhkan tenaga besar.
Hanya dengan mengklik Portal internet di kamar, seseorang sudah melahap dan menerima berbagai informasi politik yang berkualitas. Pendidikan politik kita mulai perlahan-lahan memasuki zaman informatif. Artinya tidak butuh tenaga besar, namun hanya membutuhkan kerja intelektual dan kemahiran memakai teknologi informasi.
Science dan teknologi dalam ilmu-ilmu pengetahuan di sekolah mulai sedikit kurang diperhatikan. Di sekolah, baik guru dan siswa sibuk melakukan koneksi dan memberi informasi secukupnya baik langsung maupun melalui sarana media online.
Sekali lagi dalam konteksi demikiantak bisa dihindari bahwa peserta didik maupun pendidik, sibuk melakukan berbagai pendekatan politik dan banyak diantarnya yang meraih kesuksesan karenanya. Pendidikan politik, ternayat meskipun tidak disiapkan Kurikulum namun akan mampu menghantar banyak orang untuk meraih masa depan dalam partisipasi demokrasi yang memiliki menu paling diminati banyak orang kini.
Politik pendidikanpun jelas bagi para pemirsa bahwa ganti menteri, ganti kebijaksanaan pendidikan, ganti Kurikulum. Ilmu ternyata tak cukup kuat untuk mampu menghjasilkan kesejahteraan, karena dalam masa kini, keberhasilan seseorang bukan hanya karena kepenguasaan ilmu-nya namun seberapa jauh seseorang mempengaruhi banyak orang, seberpa jauh kemampuan seseorang mengorganisasi masyarakat dan mendapatkan suara dan simpatisan serta dukungan.
Kebenaran dalam iklim zaman ini ialah kebenaran yang diperoleh melalui kemampuan mendapatkan dukungan dan suara dalam demokrasi. Dengan dukungan suara dalam demokrasi, seseorang mampu membenarkan pendapatnya untuk meraih kesejahteraan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa.
Pendidikan politik dan politik pendidikan masih berpusat pada sekolah. Banyak politisi kita masih menjadikan lembaga sekolah sebagai sarana meraih dukungan dan kepopuleran. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, ternyata hanyalah sebagai pengantin yang manis bagi polisi musiman. Sebagai pengantin manis, sekolah hanyalah sebagai kendaraan politik.
