Indonesia Bukan Milik Mbahmu (Analisis Kritis Atas Poster ICW)

Pertama, ICW kelihatannya lebih berkiblat ke atas, ke kalangan penguasa pusat. ICW lebih sibuk menyelamatkan uang Triliyunan Rupiah dengan melakukan analisa dan perjuangan mengungkapkan kasus demi kasus di tingkat pusat. Padahal untuk kepentingan perang terhadap KKN telah ada lembaga yang diakui negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga ini seharusnya lebih berperan dalam sosialisasi pemberantasan Korupsi ketimbang ICW yang merupakan lembaga nirlaba bentukan swasta. KPK seharusnya bukan hanya sibuk mengungkapkan kasus-demi kasus KKN yang melibatkan kalangan penguasa pusat, namun seharusnya KPK lebih proaktif dalam sosialisasi terhadap tugas dan wewenang KPK terhadap masyarakat. KPK juga harus menunjukkan kinerja yang lebih berkualitas terhadap usaha pemberantasan KKN di Indonesia.

Kedua, ICW dan KPK seharus bekerja dengan orientasi mempercepat kemandirian, otonomi dan demokrasi masyarakat pada tataran bawah yakni masyarakat Desa. Dengan melakukan penekanan terhadap kalangan pemimpin pusat yang terlibat KKN, dengan itu diharapkan dapat membawa implikasi besar bagi penguatan masyarakat desa yang selama ini termarginalkan dan dilupakan oleh pemerintah pusat, padahal masyarakat kota selama ini sangat tergantung pada hasil-hasil dari masyarakat desa seperti produk kayu, sayur mayur, pisang, dan hasil tambang lainnya. Ada indikasi bahwa program kerja dari ICW dan KPK menjadi kurang terarah dan terencana dengan baik.

Perlu dijelaskan misi yang sesungguh terhadap pemberantasan KKN oleh lembaga seperti ICW dan KPK. Apakah dampak yang ditimbulkan pada masyarakat marginal desa? Mengapa tidak segera saja melarikan uang-uang itu kepada penguatan masyarakat desa, bagi perbaikan demokrasi, partisipasi masyarakat desa, penguatan aparat desa, perbaikan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, teknologi dan kesejahteraan masyarakat desa?

Bila orientasi dari ICW dan KPK hanya terbatas pada pusat dan melupakan lembaga pada tataran rendah seperti desa terabaikan maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan terlihat pincang karena banyak biaya lebih ditujukan kepada pusat dari pada kepada desa-desa di seluruh Indonesia, sebagai tingkatan pemerintahan yang termarginalkan selama berabad-abad, sejak zaman kolonial hingga saat ini.

____________________________________