Siang ini Rabu 17 Pebruary 2016, sekitar pukul 13.40 WIB ada wawancara Radio Elshinta dengan Kepala Dinas Pertamanan Pemakaman DKI Jakarta (Ibu Ratna) tentang biaya pemakanan warga DKI Jakarta di TPU milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Wawancara ini cukup mengagetkan. Menurut Kadin Pertamanan Permakaman di DKI ternyata hanya Rp 100.000,- seratus ribu rupiah. Itupun termasuk untuk membayaran sewa kontrak makam selama 3 tahun. Biaya pemakanan itu termasuk biaya gali kubur dan biaya tenda. Tetapi selama ini keluarga yang berduka selalu diminta paling tidak Rp 3.000.000,- tiga juta. Belum lagi tips untuk penggali dan penutup makam.
Penyiar Elshinta menegaskan apakah hal ini bisa disebarluaskan kepada publik.
Hahaha makanya korupsi di negara kita sulit diberantas. Yang di rame-rame kan korupsi yang dilkakukan orang orang yang memiliki jabatan saja. Tetapi bila kita jeli banyak rakyat, rakyat yang tidak jelas (istllah MenkoPolkam yang sudah dilengserkan!) yang ikut ramai ramai teriak berantas korupsi, jebulnya maling juga.Â
Bila anda jalan di daerah yang agak luar kota, banyak sekali manusia manusia yang berseragam coklat memungut, memungli kendaraan kendaraan yang lewat katanya retribusi buat perbaikan jalan. Jalan mana yang diperbaik? Jalannya tetap rusak. Pungutan juga tidak disertai tiket atau apalah namanya yang bisa sejedfar pertanggung jawaban. Ya masa sih lurah, camat, kapolsek, LLAJR tidak tahu hal ini terjadi dari hari ke hari. Kalo ditanya, buat apa tuh Pak ini duit maka jawabnya enak saja: buat apa saja! Bayangkan sopir angkot serta semua yang lewat dirampok. Apa sebab dilakukan orang kecil atau maling kecil hal ini dibiarkan saja? Â
Pungli pemakaman di DKI Jakarta, pungli retribusi gak keruan silahkan hitung mungkin sama banyaknya dengan duit yang dikorup oleh koruptor yang ditangkap KPK!
Maka benear juga tuh yang dipidatokan Gubernur DKI yang menyinggung didiamkannya para sopir angkot yang gak punya SIM ngetem dibawah rambu larangan S bahkab P yang di strip, ditikungan mesti berani karena ada kontribusinya setor kepada oknum oknum tertebtu.
Yang ajaib juga merajalelanya para calo disekitar Pengadilan bila dilaksanakan sidang tilang. Masa sih kejadian nyata ini tidak dilihat pejabat yang berwenang. Kita tidak tahu apa uang tilang yang diurus calo itu masuk Kas negara
Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, bila ada keluarga yang meninggal. Lapor kekelurahan dengan membawa surat kematian dan surat surat resmi kependudukan, tidak lewat calo, maka biayanya cuma Rp 100.000,- seratus ribu dan jumlah tersebut. Juga untuk bayar sewa kontrak selama tiga tahun.Â
Cuma yang tidak ditanyakan pewawancara apakah bila cuma bayar Rp 100.000,- seratus ribu ada petugas yang gali dan tutp kuburnya? Apa ada petugas yang mau pasang tenda? Kita tidak tahu juga apa sih status kepegawaian para kuli penggali penutup liang lahat itu.
Cuma yang jelas para penggali penutup liang lahat masih harus juga diberi tips (malah menentukan jumlah besarnya rupiah tips tsb?)