Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap aksi iklim global melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, termasuk Nationally Determined Contributions (NDC) dan Enhanced NDC. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan ketahanan iklim. Namun, seberapa efektif kebijakan-kebijakan ini dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin mendesak?
Apa Itu NDC dan Enhanced NDC?
Nationally Determined Contributions (NDC) adalah komitmen yang disampaikan oleh negara-negara anggota Persetujuan Paris untuk mengurangi emisi GRK dan beradaptasi dengan perubahan iklim. NDC Indonesia yang pertama kali disampaikan pada tahun 2016 menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, dibandingkan dengan business as usual (BAU).
Pada tahun 2021, Indonesia memperbarui komitmennya melalui Enhanced NDC. Dalam dokumen ini, Indonesia menegaskan kembali target pengurangan emisi 29% dan 41%, tetapi juga menambahkan beberapa elemen baru, termasuk upaya pengelolaan lahan gambut, konservasi hutan, dan pengembangan energi terbarukan.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and land use) merupakan kontributor utama emisi GRK di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan dan restorasi hutan menjadi fokus utama dalam NDC dan Enhanced NDC. Data KLHK menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2020, laju deforestasi di Indonesia telah menurun secara signifikan dari 1,09 juta hektar per tahun menjadi 0,44 juta hektar per tahun.
Selain itu, laporan UNFCCC menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut. Program Desa Berdaya Iklim, misalnya, telah melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Meski terdapat kemajuan, implementasi NDC dan Enhanced NDC Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pendanaan menjadi salah satu kendala utama, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan proyek restorasi hutan. Menurut data KLHK, kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC diperkirakan mencapai 247 miliar USD, sementara alokasi anggaran saat ini masih jauh dari angka tersebut.
Selain itu, koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan iklim. Misalnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tidak selalu sinkron dengan kebijakan di tingkat daerah, sehingga menghambat efektivitas implementasi program.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu dan inklusif. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan komunitas lokal, serta peningkatan investasi dalam teknologi hijau, merupakan langkah penting untuk mendukung implementasi NDC dan Enhanced NDC. Selain itu, dukungan internasional dalam bentuk pendanaan dan transfer teknologi juga sangat krusial.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program iklim. Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat mekanisme monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk memastikan bahwa upaya pengurangan emisi berjalan sesuai rencana.
Kebijakan NDC dan Enhanced NDC Indonesia merupakan langkah signifikan menuju solusi iklim yang berkelanjutan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, komitmen yang kuat dan upaya kolaboratif dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan ketahanan iklim. Dengan dukungan dan keterlibatan semua pihak, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam aksi iklim global dan melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.
