Mohon tunggu...
Edi Abdullah
Edi Abdullah Mohon Tunggu... Administrasi - Bekerja Sebagai Widyaiswara Pada Lembaga Administrasi Negara RI

RIWAYAT PEKERJAAN.\r\n1. DOSEN PADA UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR TAHUN 2008-2011.\r\n2.DOSEN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. TAHUN 2008.\r\n3. DOSEN PADA STIH COKROAMINOTO TAHUN 2009-2012.\r\n4. DOSEN PADA STMIK DIPANEGARA TAHUN 2009-2012.DENGAN NOMOR INDUK DOSEN NASIONA(.NIDN ) 09101182O1. \r\n6.BEKERJA SEBAGAI ADVOKAT PADA TAHUN 2008-2011.\r\n7. BEKERJA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PKP2A II LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI. SEJAK TAHUN 2011-SEKARANG\r\n.\r\nPENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK,HUKUM, POLITIK LAN MAKASSAR, WIDYAISWARA BIDAnG HUKUM LAN MAKASSAR\r\n\r\nKARYA ILMIAH ;BUKU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,merobek demokrasi\r\nFROM PINRANG TO MAKASSAR\r\n\r\

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Hakikat Kemerdekaan menurut Ahok dan Abraham Samad

18 Agustus 2014   15:45 Diperbarui: 18 Juni 2015   03:15 140
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Peringatan HUT Ke-69 Kemerdekaan RI Kemarin menimbulkan berbagai pendapat dan pandanga tentang hakekat kemerdekaan jika dulu samang bung karno kemerdekaan itu adalah keluar dari belenggu penjajahan belanda dan jepang maka pada saat ini hakekat kemerdekaan sudah mengalami perubahan makna.

Seperti halnya pendapat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad Menurutnya, kemerdekaan adalah jika bangsa Indonesia sudah lepas dari belenggu korupsi. demikian pula Ahok mengatakan hal yang sama bahwa kemerdekaan sejatinya adalah kebebasan kita,bangsa kita dari perilaku korupsi,kolusi ,dan nepotisema.

Memang tak bisa dipungkiri perilaku korup didalam Birokrasi pemerinthaan indonesia masih belum bisa diberantas secara tuntas meskipun KPK sudah berhasil menjerat beberapa pejabat negara dan membawanya kebalik jeruji besi namun hinggah kini perilau korupsi tetap masi ada.

Karen itu sudah saatnya momentum ini dijadikan sebagai langka awal untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi, dan pernan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini termasuk memberikan informasi jika menemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi mapun sebaliknya berusaha untuk senantiasa menghilangkan budaya suap dalam mengurus surat persuratan atau untuk mendapatkan pelayanan publik menghindarkan diri dari memberikan uang upeti.

Dan untuk mewujudkan kemerdekan dari perilau korupsi kuncinya ada 3 hal;

Pertama menciptakan sosok aparatur penegak hukum dan aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan berani mengatakan dari dalam diri bahwa katakana tidak pada korupsi ,jika penegak hukum tegas dalam menegakkan hukum maka hal tersebut bisa membuat perilaju korup bisa diminimalisir jangan sebaliknya justru lembaga penegak hukum yang terjerat masalah korupsi.

Kedua peraturan perundang-undangan harus leih tegas lagi dimana para koruptor harus dimiskinkan kalau terbuktu melkukan perbuatan koruspsi

Ketiga ,Culture masyarakat ,budaya masyarakat harus dikembangkan khususnya budaya yang tidak mentolerir perilaku korupsi .

Keempat, kesadaran diri dari siapapun harus tertanam dalam jiwa bahwa korupsi sangat merugikan sendi-sendi perekonomian negara khususnya bangsa dan rakyat indonesia.

Foto; Penuis Edi Abdullah,SH,.MH

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun