Tata kelola perusahaan muncul dengan adanya korporasi (perusahaan) dan menjadi masalah yang menarik setelah adanya krisis keuangan. Banyak negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris dan negara-negara berkembang seperti Malaysia dan Indonesia serta organisasi-organisasi internasional seperti Accounting, Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) telah memberikan pedoman untuk praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya industri keuangan Islam, menjadi sebuah kebutuhan tersendiri akan pedoman tata kelola yang baik. Tata kelola dalam Islam harus sesuai kepatuhan Shari'ah disegala aktivitas perbankan baik penghimpunan maupun pengalokasian dana sehingga Maqasid Syariahbisa tercapi. Telah diketahui dengan baik bahwa sistem keuangan konvensional didasarkan pada bunga, ketidakpastian dan perjudian yang dilarang dalam Islam. Sebagai alternatif, aktivitas dengan prinsip syariah yang telah diusulkan oleh para ulama Muslim dan mengalami pertumbuhan yang sangat besar sejak pertama kali diperkenalkan. Industri keuangan Islam tidak hanya terbatas di negara-negara Muslim seperti Malaysia, Indonesia serta di negara-negara non-Muslim seperti Sri Lanka dan Singapura.
Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang merupakan organisai internasional Islam non-badan hukum yang menyiapkan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan standar Syariat Islam lembaga keuangan dan industri. Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 45 negara, sejauh ini) termasuk bank sentral, lembaga keuangan Islam, dan peserta lain dari industri perbankan Islam internasional dan keuangan, di seluruh dunia. Pada dasarnya, terdapat beberapa standar tata kelola pada Lembaga Keuangan Islam yang diterbitkan oleh AAOIFI.
- Dewan Pengawas Shari'ah yaitu terkait Pengangkatan, Komposisi dan Laporan
Menurut AAOIFI, DPS didefinisikan sebagai "sebuah dewan independen yang ahli hukum khusus dalam fiqh al mu'amalat (hukum komersial Islam) dan juga ahli di bidang lembaga keuangan Islam (IFI). Tanggun jawab utamanya adalah untuk memberikan arahan, bimbingan, supervisi terkait dengan kegiatan lembaga keuangan Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan IFI sesuai dengan prinsip-prinsip Shari'ah. Mengenai penunjukan anggota pengawas Syariah, harus ditunjuk oleh pemegang saham dalam rapat umum tahunan atas rekomendasi dari dewan direksi. Pemegang saham juga dapat mengizinkan dewan direksi untuk memperbaiki remunerasi DPS. Surat penunjukan harus memiliki bukti perjanjian keterlibatan DPS oleh IFI. Disarankan bahwa pada ada harus minimal tiga anggota dewan. dewan diperbolehkan untuk mencari layanan dari konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi dan lain-lain Untuk menjaga independensi dari dewan, anggota tidak harus menjadi direksi dan memegang saham yang signifikan. Untuk pemberhentian anggota, itu akan memerlukan rekomendasi dari dewan direksi dan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham dalam pertemuan umum.
- Shari'ah Review
AAOIFI mendefinisikan Shari'ah review sebagai "pemeriksaan tingkat kepatuhan suatu IFI dalam segala aktivitasnya. Pemeriksaan meliputi kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, memorandum dan artikel dari asosiasi, laporan keuangan, laporan (terutama audit internal dan pemeriksaan bank sentral), surat edaran, dll ". Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh IFI tidak bertentangan dengan syariat. anggota dewan syariah bertanggung jawab untuk membentuk dan mengekspresikan pendapat sejauh mana suatu IFI sesuai dengan syariah. Namun, tanggung jawab untuk kepatuhan pengelolaan. Shari'ah review tidak membebaskan manajemen untuk melakukan semua transaksi sesuai dengan Syari'at.
- Internal Shari’ahReview
Selain syariat review, AAOIFI menyarankan adanya Internal Shari’ahReview. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan IFI melakukan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan yang prinsip-prinsip Shari'ah yang ditetapkan oleh dewan pengawas Shari'ah. melaksanakan review syariah internal diperlukan karena merupakan bagian integral dari organ-organgovernanceIFI. Internal Shari’ahReview dapat dilakukan oleh departemen audit internal atau departemen pengendalian intern. Dalam kasus independensi dan objektivitas dari tinjauan Syari'ah internal AAOIFI menunjukkan bahwa status internal yang Shari'ah review tidak akan lebih rendah dari departemen audit internal atau departemen pengendalian internal.
- Audit & Komite Tata Kelola (AGC)
Komite ini dikenal sebagai Komite Audit dan memainkan peran penting untuk mencapai tujuan mendasar dari IFI yaitu meningkatkan transparansi dan keterbukaan yang lebih besar dalam laporan keuangan dan untuk mendapatkan kepercayaan publik mengenai penerapan prinsip-prinsip Shari'ah. Peran AGC berkaitan dengan pengendalian internal adalah untuk memastikan IFI memiliki kontrol yang tepat di tempat, seperti serta untuk memantau pelaksanaan strategi manajemen. Namun AGC harus memiliki cukup pemahaman tentang bisnis IFI dan lingkungan pengendalian untuk membuat pertanyaan terkait mengenai sistem control.
- Independensi DPS
Independensi komite pengawas syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat IFI dalam hal kepatuhan dan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan mendasar dari IFI, yaitu kepatuhan Syari'ah. Dalam rangka mempertahankan independensi dewan pengawas Syari'ah, anggota DPS sebagai penilai terkait hal-hal supervision Shari'ah tidak harus menjadi karyawan dari IFI yang sama dan tidak boleh terlibat dalam urusan yang berkenaan dengan keputusan manajerial dan tanggung jawab operasional dari IFI. Selain itu, hubungan antara anggota dan IFI mereka harus terus dikaji untuk mengidentifikasi situasi yang dapat mengganggu independensi dan jika ada masalah apapun.
Adapun Islamic Financial Services Board(IFSB) yang merupakan lembaga internasional dan bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam serta standar instrumen keuangan Islam. IFSB secara resmi didirikan pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 23 Maret 2003. IFSB merupakan lembaga internasional berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang memfokuskan kegiatannya sebagai lembaga standar settinginternasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah terutama melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional. Penyusunan standar dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan menyusun standar baru atau mengadaptasi standar internasional yang telah ada bagi lembaga keuangan secara umum dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik lembaga keuangan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
IFSB lebih lanjut menjelaskan bagaimana sistemgovernance syariat melengkapi pedoman yang sudah ada terkait kontrol dan fungsi kepatuhan dalam IFIS. Dari aspek perusahaan, IFI harus memiliki dewan Syariah selain jajaran direktur. Mengenai mekanisme kontrol, IFI harus memiliki baik internal dan eksternal ulasan Syariah Unit selain auditor internal dan eksternal konvensional. Dalam hal kepatuhan, IFI harus mematuhi dengan syariat selain memenuhi persyaratan peraturan dan keuangan konvensional. Namun, di kenyataannya lingkup rinci dapat bervariasi dari satu yurisdiksi yang lain, tergantung pada jenis struktur diadopsi oleh IFI. IFSB selanjutnya memberikan prinsip-prinsip dalam lima bagian. meliputi pendekatan umum untuk sistem tata kelola syariah, kompetensi, independensi, kerahasiaan dan konsistensi.
- Pendekatan umum untuk sistemgovernanceSyariah
Pendekatan umum untuk sistemgovernanceSyariah menyebutkan bahwa kedua proses ex-ante dan ex-post yang bagian penting dari tata kelolayang baik. Proses ex-ante relevan termasuk penerbitan Syariah resolusi dan pemeriksaan kepatuhan sebelum produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Setelah produk telah ditawarkan, IFI akan melakukan proses ex-post yaitu, ulasan Syariah internal dan Syariahgovernancepelaporan untuk menindaklanjuti dan memantau konsistensi kepatuhan syariah dan efektif mengelola setiap risiko kepatuhan syariah yang mungkin timbul dari waktu ke waktu. Selain itu, masing-masing IFI harus memastikan bahwa Dewan syariat memiliki hal yang jelas dari referensi mengenai mandat dan tanggung jawab, yang didefinisikan dengan prosedur operasi dan garis pelaporan dan pemahaman yang baik tentang dan keakraban dengan, etika profesi dan perilaku.
- Kompetensi
Di bidang kompetensi, berbagai langkah untuk memastikan keahlian dan kemampuan yang wajar seorang dewan syari'at dan untuk mengevaluasi kinerja dan profesional anggota dewan.Shari'ah harus memenuhi kriteria diterima dan tepat ditetapkan oleh IFI untuk menjadi anggota. IFI akan memfasilitasi terus menerus pengembangan profesional dari orang yang melayani di dewan syariah nya. Selain itu, harus ada yang formal penilaian terhadap efektivitas dewan syariah secara keseluruhan dan kontribusi oleh masing-masing anggota untuk efektivitas dewan syariah.
- Independensi
