Makna Demokrasi untuk Negara

Sebagai negara yang berbentuk demokrasi sudah semestinya melibatkan rakyat untuk melaksanakan pemerintahan di Indonesia. Rakyat bisa megutarakan suara mereka untuk turut memilih perwakilan rakyat untuk memimpin pemerintahan di Indonesia. Salah satu bentuk keikut sertaan rakyat dalam menentukan pemerintahan yaitu mengikuti Pemilihan Umum atu yang sering di sebut PEMILU. Fungsi pemilu yaitu untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menyuarakan suara rakyat dalam menjalankan pemerintaha. Meskipun hingga saat ini masih minim suara rakyat yang di dengar oleh para penghuni kursi panas tesebut. Pemilu adalah sarana atau wadah untuk kedaulatan rakyat dalam  memilih wakil rakyat di  Negara maupun daerah, selain wakil rakyat ada juga pemilihan presiden dan wakil presiden, selain wakil rakyat dan pemimpin negara ada juga pemilu untuk pemimpin provinsi, kota, maupun desa. Pelaksanaan pemilu tentu memiliki asas yang harus di jalankan dan di patuhi. Asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau  biasa di sebut LUBER JURDIL. Pemilu juga teratur dalam Undang-Undang, UU No. 8 Tahun 2012 mengatur tentang pemilihan wakil rakyat, UU No. 15 Tahun 2011 berisi tentang penyelengaraan PEMILU, UU No. 42 Tahun 2008 berisi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Bentuk negara demokrasi seharusnya bisa menguntungkan bagi rakyat karena adanya kemungkinan suara keresahan rakyat yang sampai ke telinga anggota dewan dan pemimpin negara agar terwujudnya perubahan dalam hal kecil. Pemanis yang diucapkan saat mencalonkan untuk menjadi anggota dewan adalah senjata untuk memberikan kepercayaan pada rakyat untuk memilih nya dan berpihak kepada dirinya. Tak sedikit masalah dalam demokrasi di Indonesia. Yang berasal dari pemimpin maupun dari rakyat. Saat ini sering terjadi pemerintahan dinasti di mana adanya turun temurun jabatan dalam keluarga. Hal itu terjadi tidak tau berasal dari hat rakyat yang sudah terlanjur percaya dengan orang yang awal memimpin atau dari dalam gedung tempat mereka bekerja. Bagaimana menurut rakyat tentang pemerintahan dinasti?dan bagaimana demokrasi di Indonesia apakah rakyat sudah turut dalam berdemokrasi negara. Artikel kali ini saya mewawancarai salah satu anggota KPU di setiap pemilihan umum di desa saya.

Sebelum adanya pemilihan umum calon-calon pasti mengadakan kampanye dimana mereka menganalkan pribadi mereka dan memberi tahu visi dan misi mereka selama menjabat. Tetapi permasalahannya masih sama dan sudah tidak asing yaitu setelah mereka terpilih mereka akan melupakan dari apa yang mereka katakan. Mulai dari sedikit berjalannya program kerja dan hal-hal yang terjadi namun tak sesuai dengan visi misi mereka. Selain permasalahan janji pejabat permasalahan demokrasi yaitu tentang melemahnya partai politik. Banyak permasalahan yang terjadi pada demokrasi di Indonesia. Melemahnya partai politik megakibtkan dampak buruk dalam pemilihan kader politik di dalamnya. Tokoh masyarakat yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang politik yang turut menjadi anggota eksekutif ataupun legislatif. Partai-partai yang ada masih belum bisa menunjukan kwualitas yang baik dalam keanggotaan di partainya. Menurut pak Rudi hal yang demikian memang sulit untuk diatasi karena mereka yang diterima pasti mereka yang sejalan dan sepemikiran. Sehingga terbentuklah partai dengan tujuan masing-masing yang mengakibatkan tercipatanya kubu-kubu untuk merebutkan dam mempertahankan partai masing-masing.

Minim nya pemikiran rakyat tentang demokrasi juga menjadi salah satu penyebab buruknya demokrasi. Masyarakat yang asal-asalan dalam melakukan segala hal dan tidak memikirkan dampak serta hasilnya itulah bibit buruk yang harus di hentikan. Tak hanya orang yang sudah tua para pemuda juga masih banyak yang belum peduli dengan demokrasi negara ereka sendiri. Pendeknya pola pikir mereka dalam menilai sesuatu hal mengakibatkan pertikaian dalam hal sepele. Penggunakan sosial media yang buruk dan lemahnya keadaban sipil merupakan hal buruk untuk demokrasi. Tersebarnya kebencian dan hilangnya rasa toleransi merupakan gejala yang buruk. "Kaum milenial yang seharusnya bisa menjadi penengah dalam permasalahan kecil contohnya sesama teman" kata pak Rudi. Beliau juga berkata, tetapi meski demikian juga kita sebagai  rakyat tak bisa banyak yang dilakukan karena juga pasti adanya pembatasan dalam bertindak. Kita memang tidak tahu apa yang ada di pikira mereka dan bagaimana hasil dari solusi pemerintahan dalam menjaga demokrasi negara. Tetapi sebagai rakyat setidak nya kita berusaha untuk menjaga demokrasi dalam cakupan sempit, seperti di desa maupun sesama teman.

Kuatnya jabatan bagi pelanggar demokrasi membuat kaum-kaum kecil yang mngkritik tentang penyimpangan demokrasi justru yang tersorot media dan dikenai hukuman. Bagi pak Rudi pentingnya campur tangan manusia yang berifkir kritis seerti jurnalis maupun aktivis sangat di perlukaan Indonesia saat ini. "Indonesia haus akan orang-orang yang berfikir kritis dan seorang yang aktif dalam berpolitik" kata beliau. Karena hal itulah yang bisa menjadikan dan mengembalikan demokrasi di Indonesia.