Mohon tunggu...
muhammadrinaldirakasaputra
muhammadrinaldirakasaputra Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA

TERUS MELANGKAH

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Judi Online pada Salah Satu Politisi

27 November 2024   23:23 Diperbarui: 27 November 2024   23:25 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Politikus PDIP sekaligus Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin merespons soal penetapan keponakan almarhum Taufik Kiemas, Alwin Jabarti Kiemas sebagai tersangka kasus judi online (Judol) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi).

Kata Hasanuddin, sejatinya semua warga negara punya posisi yang sama di mata hukum.

Gini, setiap warga negara harus bertanggung jawab atas tindakannya," kata Hasanuddin saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Atas hal itu, menurut dia, setiap persoalan yang bersangkutan dengan hukum, tidak perlu dikaitkan dengan satu dan lain hal.

Kata Hasanuddin, setiap orang berhak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

"Tidak perlu dibawa-bawa ke kiri ke kanan. Saya tidak dalam kapasitas itu

Peran Alwin Jabarti Kiemas

Konfirmasi polisi terkait Alwin Jabarti Kiemas yang merupakan salah satu tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Komdigi ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Kombes Pol Wira Satya Triputra membenarkan sosok Alwin Jabarti Kiemas adalah tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Komdigi. Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin angkat suara soal dugaan keterlibatan Alwin Jabarti Kiemas yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Hasan mengaku belum mendengar utuh kasus tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa bahwa setiap warga negara harus bertanggung jawa atas tindakannya.

"Saya tidak dalam kapasitas itu [mewakili PDIP]. Tapi setiap warga negara harus bertanggung jawab atas tindakannya," kata Hasan di kompleks parlemen, Senin (25/11)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun