Menelisik Obligasi Daerah dan Hutang Kota Mojokerto

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu gatra dinamis dari konsepsi ketahanan nasional. Lemhannas RI (2014: 59-62)  menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi adalah  kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional. 

Dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia. Terdapat hubungan antara investasi dan ketahanan ekonomi daerah. 

Investasi mempunyai dampak langsung (penerimaan pajak, royalti, dana pembangunan daerah, kesempatan kerja) dan dampak tidak langsung (peningkatan kesempatan kerja, terciptanya beragam industri). Penerbitan obligasi daerah dapat dikatakan sebagai  investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah melalui pemerintah  daerah. Oleh karena itu, dampak penerbitan obligasi daerah diharapkan secara langsung dan tidak langsung  dapat mendukung ketahanan perekonomian daerah.

Obligasi daerah tidak pernah luput dengan pembangunan daerah, salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek besar adalah obligasi daerah. Instrumen ini semakin populer dengan cara mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang diperlukan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain obligasi daerah memegang kunci penting dalam menunjang ketahanan ekonomi daerah.

Obligasi daerah dikategorikan berdasarkan sumber pembayaran bunga dan pembayaran pokoknya sebagai berikut:

• Obligasi kewajiban umum (GO) diterbitkan oleh entitas pemerintah dan tidak didukung oleh pendapatan dari proyek tertentu, seperti jalan tol. Beberapa obligasi GO didukung oleh pajak properti khusus ; yang lain dibayar dari dana umum.
• Obligasi pendapatan menjamin pembayaran pokok dan bunga melalui penerbit atau melalui penjualan, bahan bakar, hunian hotel, atau pajak lainnya. Jika pemerintah kota merupakan penerbit obligasi, pihak ketiga menanggung pembayaran bunga dan pokok.

Pengertian Obligasi Daerah

Darmadji dan Fakhruddin (2006: 16) mendefinisikan obligasi sebagai "surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut". 

Obligasi sendiri dikategorikan sebagai instrumen tetap, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh pemilik obligasi baik dalam bentuk kupon maupun pokok obligasi yang telah ditentukan waktu dan nilainya, serta tidak terpengaruh oleh perubahan harga surat utang. Namun, di sisi lain obligasi hanya menarik apabila ditawarkan dengan kupon yang tinggi. Hal tersebut menjadi kelemahan obligasi karena kupon yang tinggi dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Obligasi daerah adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan dana dari publik atau institusi investasi. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. 

Secara umum, obligasi daerah mirip dengan obligasi korporasi ataupun obligasi pemerintah pusat, namun fokusnya adalah pada pembiayaan kebutuhan pembangunan lokal.

Monks dalam Lestari dan Yasa (2014: 229) mengungkapkan bahwa arti penting lain dari penerbitan obligasi daerah adalah mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan  yang baik (good governance). Obligasi daerah memiliki banyak keunggulan karena dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar namun memiliki risiko perubahan kurs dan perubahan kebijakan pemerintahan yang rendah, dengan demikian kepemilikan infrastruktur yang dibangun sepenuhnya menjadi milik pemerintah dan biaya untuk memperoleh dana relatif rendah.

• Proses Penerbitan Obligasi Daerah
• Proses penerbitan obligasi daerah bukanlah suatu proses yang sederhana, pemerintah harus melalui berbagai tahapan yang memerlukan perencanaan matang berupa persetujuan dari berbagai pihak. Dimulai dengan
• Pengajuan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dari Pemda kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan
• Penilaian dan persetujuan oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan,
• Pengajuan penyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah oleh Pemda kepada Bapepam-LK