Sejarah Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah sistem hidup bernegara yang dipilih oleh beberapa negara pada umumnya. Demokrasi tumbuh dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan persamaan kedudukan di depan hukum. 

Hal ini terjadi karena sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga negara dibedakan kedudukannya baik di hadapan hukum maupun di dalam tatanan sosial masyarakat.

Istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Secara harfiah berarti demokrasi yaitu Demos yang artinya rakyat dan Kratos yang artinya pemerintahan. Jadi kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan pengertian bahwa kekuasaan secara inheren berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Meskipun arti istilah demokrasi sangat jelas dari bunyi aslinya, namun dalam praktiknya demokrasi dipahami dan dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.

Konsep negara demokrasi menurut Munir Fuady, demokrasi sebenarnya adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang warga negaranya secara alamiah mempunyai hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam partisipasinya terhadap kekuasaan negara.

Di sini, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menjalankan negara, atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih secara adil dan jujur oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara akan Dipandu oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat)

Dari pengertian tentang demokrasi di atas, pasti kita bertanya-tanya bagaimana sih sejarah dan perkembangan Demokrasi di Indonesia? Maka dari itu, mari kita belajar bersama tentang sejarah dan perkembangan Demokrasi di Indonesia.

Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara terdapat dua fakta sejarah penting yang berbicara tentang sejarah teori demokrasi. Yang pertama, pada masa ini banyak orang yang menyebut dirinya sebagai demokrat. Berbagai jenis sistem politik di seluruh dunia menyebut dirinya demokrasi. 

Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain sering berbeda secara substansial. Yang kedua, sementara banyak negara saat ini berpegang teguh pada demokrasi, sejarah institusi politik mereka mengungkapkan adanya kerentanan dan kerapuhan tatanan demokrasi.

Sejarah Eropa abad ke-20 sendiri mengungkapkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diterapkan dan dijaga. Di Indonesia sendiri terdapat dua tahap perkembangan demokrasi, yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan dibagi dalam empat periode, yaitu:

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berakhir pada tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menjadikan parlemen sebagai bagian fundamental dari pemerintahan.

Namun, konsep demokrasi ini dinilai kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi ala Barat ini telah memberi peluang emas bagi partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial dan politik.Pada masa ini juga digelar Pemilu pertama pada 1955. 

Dan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 partai dan daftar calon perseorangan mengikuti pemilihan tersebut.

Beberapa hal yang menarik dari pemilu 1955 adalah kesadaran akan persaingan yang sehat. Misalnya, calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang berkuasa, tetapi mereka tidak menggunakan fasilitas dan kekuasaannya atas lembaga negara kepada pejabat bawahan untuk menarik pemilih ke partainya.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana semua kebijakan atau keputusan dibuat dan dilaksanakan berpusat kepada satu orang, yaitu kepala pemerintahan.

Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ciri yang paling menonjol dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden, yaitu Presiden Sukarno, sebagai pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi.

Di sisi lain, demokrasi terpimpin juga dapat dilihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam politik Indonesia.

3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965-1998)

Setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965, Soekarno berganti kepemimpinan menjadi Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi.

Namun pemerintah yang telah berkuasa selama 32 tahun ini juga mengalami beberapa penyimpangan, seperti ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam menyelenggarakan pemilu, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah, dan maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

4. Demokrasi Reformasi (1998-sekarang)

Pelaksanaan demokrasi pada Era Reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan tumbangnya mantan Presiden Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama hampir 32 tahun. Demokrasi Indonesia meletakkan fondasi yang kuat pada masa reformasi untuk pelaksanaan demokrasi Indonesia periode berikutnya. 

Ciri-ciri masa reformasi adalah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Reformasi sudah kewajiban warga negara untuk menjaga dan menerapkan demokrasi dalam aspek kehidupan.

Indonesia memiliki beberapa indikator pelaksanaan demokrasi, yaitu:

• Kebebasan pers diberikan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kenegaraan dan kebangsaan.
• Berlakunya sistem multipartai, untuk memberikan kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.
• Adanya pemilu secara langsung.
• Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin.
• Kebebasan menyatakan pendapat.

Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah munculnya deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan deklarasi Kemerdekaan Prancis pada tahun 1789. Dalam perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari adanya hak yang sama di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang kemudian berkembang dengan membagi dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi di Indonesia tumbuh dengan pergolakan politik pasca kemerdekaan. Perubahan pemahaman tentang demokrasi dimulai dengan demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai dengan demokrasi presidensial. Namun pada dasarnya, peran pemerintah masih sangat mendominasi demokrasi karena dalam UUD 1945  beserta Amandemennya, masih terlihat kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.