Seoul - Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, pukul 10.23 malam. Deklarasi yang tiba-tiba tersebut mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri, memicu protes yang meluas dan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya pemerintahan otoriter. Langkah tersebut, yang dengan cepat dikecam oleh oposisi dan publik, dilakukan di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas penanganan Presiden Yoon atas serangkaian krisis, termasuk tragedi Itaewon dan tuduhan korupsi. Banyak warga Korea Selatan memandang deklarasi darurat militer sebagai upaya putus asa  presiden untuk mempertahankan kekuasaan.Â
Parlemen Korea Selatan dengan cepat mengadakan sidang darurat untuk membatalkan keputusan presiden. Dalam kebuntuan yang dramatis, anggota parlemen dan staf memberikade diri mereka sendiri di dalam Majelis Nasional untuk mencegah intervensi militer. Setelah negosiasi yang tegang selama berjam-jam, parlemen berhasil memilih untuk membatalkan deklarasi darurat militer. Presiden Yoon akhirnya mengalah dan membatalkan perintah tersebut, tetapi insiden tersebut telah meninggalkan bekas yang dalam pada masyarakat Korea Selatan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang keadaan demokrasi di negara tersebut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H