Kebocoran Data di Indonesia: Banyaknya Aplikasi Pemerintah dan Lemahnya Pendidikan Siber

Pemerintah Indonesia memiliki ribuan aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sayangnya, banyaknya aplikasi ini tidak selalu menjadi solusi yang efisien. Sebaliknya, aplikasi-aplikasi tersebut sering kali tidak terintegrasi dengan baik, tumpang tindih, dan minim pengawasan keamanan siber.

Presiden Joko Widodo pernah menyoroti bahwa banyak aplikasi pemerintah tidak saling terhubung dan tidak seluruhnya berfungsi atau digunakan, sehingga sangat rentan menciptakan celah keamanan. Aplikasi yang tidak teratur dengan baik rentan terhadap serangan siber, terutama jika menggunakan ponsel model lama atau bahkan ponsel modifikasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap bahwa beberapa instansi pemerintah masih menggunakan software bajakan.

Di sisi lain, kurangnya pendidikan siber di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, memperburuk situasi ini. Kurangnya keingintahuan tentang pentingnya menjaga privasi membuat banyak individu mudah menjadi korban serangan siber, seperti phishing atau pencurian data.

Generasi muda saat ini merupakan pengguna aktif internet, sering kali mereka mengabaikan pentingnya menjaga keamanan data, seperti penggunaan kata sandi yang kuat atau berhati-hati saat membagikan informasi pribadi di platform digital. Di Indonesia, pendidikan tentang keamanan siber belum menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain seperti Australia yang telah menyediakan pendidikan literasi keamanan siber

Kombinasi antara banyaknya aplikasi pemerintah yang tidak terkelola dengan baik dan lemahnya pendidikan siber berdampak signifikan. Kebocoran data dapat mengancam privasi individu, membuka peluang kejahatan siber, hingga merusak reputasi lembaga pemerintah.

Kebocoran data di Indonesia sendiri adalah hasil dari kombinasi faktor teknis, kelembagaan, dan sosial. Banyaknya aplikasi pemerintah yang tidak terkoordinasi dan lemahnya pendidikan siber bagi generasi muda menjadi dua faktor utama yang memicu masalah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Hanya dengan langkah nyata, privasi dan keamanan data publik dapat terjaga di era digital ini.