Bioetika sebagai Dasar Penelitian terhadap Mahkluk Hidup

Biologi merupakan suatu ilmu yang memiliki keterkaitan dengan makhluk hidup. Secara kompleks makhluk hidup terdiri atas manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang ada pada muka bumi (Ali, 2019). Sebagai cabang ilmu yang memiliki keterkaitan erat dengan makhluk hidup, biologi memiliki kedudukan unik dalam bidang keilmuwan. Pengembangan ilmu biologi yang diarahkan pada keamanan lingkungan dan kebermanfaatan kehidupan merupakan wujud dari kedudukan ilmu biologi (Ali, 2019).

Pengembangan ilmu biologi telah memberikan manfaat pada kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Biologi memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, peternakan, pertanian, budi daya perairan, pangan, genetika, dan lain sebagainya. Pengembangan ilmu biologi selain memberikan manfaat pada kehidupan disisi lain juga menimbulkan dampak atau masalah bagi kehidupan. 

Dalam pengembangan ilmu biologi sangat banyak penelitian-penelitian yang menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat maupun ilmuwan yang tengah melakukan penelitian (Rollin, 2019). Kebanyakan penelitian dalam pengembangan ilmu biologi yang menimbulkan permasalahan merupakan penelitian yang melibatkan makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan pada hewan atau manusia melanggar hak asasi.

Oleh karena itu diperlukannya etika dasar dalam pengembangan ilmu biologi khususnya dalam penelitian terkait makhluk hidup atau yang disebut sebagai bioetika. Bioetika menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengembangan ilmu biologi (Hasim, 2020). Menurut Hudha (2015) terdapat empat prinsip bioetika, yaitu doing good, doing no harm, independency, dan justice. Aspek yang perlu dimiliki seorang peneliti dalam pengembangan ilmu biologi diantaranya adalah 1) pengetahuan bioetika sebagai perspektif dasar perilaku, 2) kemampuan pengambilan keputusan etik terkait tatakrama, 3) kemampuan pengambilan keputusan etik terkait administrasi, dan 4) kemampuan pengambilan keputusan etik terkait hokum.