Pernah saya mendengar pembicaraan antara satpam dan PRT tetangga saat ngerumpi di sebelah rumah. “Eh, tau gak pak Bagyo sekarang sudah jadi pejabat eselon III (tiga) lho di Pemda DKI, bandingkan dengan Pak Herman yang baru saja diangkat jadi pejabat eselon IV (empat) di Kemenlu”. Ujar Satpam Pak Bagyo. “Wah hebat dong Pak Herman, sudah eselon 4 (empat), ketimbang Pak Bagyo yang baru eselon III (tiga)”. Sahut Si Minah PRT tetangga, sotoy.
Tentu dialog sederhana tersebut salah kaprah dalam memahami makna eselon. Disangkanya, makin tinggi angkanya, makin tinggi pula kedudukan dan prestige jabatan tersebut. Padahal tidak. Berbeda dengan golongan, makin kecil (angka) eselon-nya, maka makin tinggi jabatan individu. Jika ia berada di eselon IV (empat), misalnya, maka akan ada 3 (tiga) bos (atasan) yang harus ia lapori. Dan, pelaporan-nya pun berjenjang. Ia harus melapor dan bertanggung jawab kepada eselon III (tiga), kemudian eselon III (tiga) melapor kepada atasannya, pejabat eselon II (dua), begitu seterusnya.
Bagi masyarakat yang awam tentang urusan ke-pemerintah-an, tentu tidak familiar dengan struktur jabatan di pemerintahan. Jenjang jabatan di pemerintahan tentu berbeda dengan --bila kita bekerja-- di perusahaan swasta. Karena sifatnya yang kompleks dan dengan organisasi yang besar, maka jenjang kepangkatan dan hierarki komando di pemerintahan (sipil/militer) akan terentang dengan panjang. A memberikan arahan ke B; B turun ke C; C men-disposisi-kan ke D; D berkoordinasi ke E; Ini sering disebut dengan alur birokrasi. Jadi memang demikianlah adanya, harus berjenjang. Terlalu birokratis, kalau kata masyarakat sekarang. Dalam dunia kepemerintahan, sering kita mendengar kata eselon untuk mengklasifikasikan dan menjenjangkan kepangkatan dan karier seseorang di pemerintahan.
Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. Di pemerintahan, tingkatan atau level tertinggi berada pada posisi eselon I (satu) sebagai top management, terus berjenjang ke bawah hingga level lower managemet yakni eselon IV (empat). Seperti di perusahaan-perusahaan swasta multinasional dimana top management dijabat oleh Presiden Direktur (Presdir), dibantu dengan para direktur. Lalu di bawah Direktur ada Senior Manager kemudian Manager hingga Supervisor, sebagai lower management Nah, untuk posisi eselon IV (empat) b ini bisa disamakan dengan level supervisor jika di swasta.
Pangkat dan golongan boleh sama, namun eselon bisa saja berbeda. Seperti ilustrasi percakapan diatas, Pak Herman dan Pak Bagyo sama-sama memiliki pangkat dan golongan IV (empat) a/ Pembina. Namun, Pak Bagyo jelas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ketimbang Pak Herman. Pak Bagyo menjabat sebagai Camat di Kecamatan Palmerah, Jakarta, sedangkan Pak Herman ‘cuma’ sebagai Kepala Sub Bidang di Kementerian Luar Negeri. Walaupun pangkat dan golongan sama, namun Pak Bagyo adalah eselon III (tiga), lebih tinggi ketimbang Pak Herman yang ‘hanya’ eselon IV (empat).
Jabatan struktural itu sendiri bermakna suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi kepemerintahan.
Untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya gambarkan bagan struktur organisasi pemerintahan bila disandingkan dengan struktur di perusahaan multinasional yang besar.
Lalu, mengapa ada embel-embel a dan b? a dan b diberikan sebagai pembeda tingkat kederajatan dan ‘gengsi’ dari pemegang (pejabat) eselon tersebut. Biasanya untuk posisi wakil/deputy akan diberikan eselon tingkat b. Nah, bos-nya atau kepalanya memegang eselon tingkat a.
Kelazimannya, dalam satu unit organisasi di pemerintahan pusat dan daerah (Kementerian/Pemerintah Daerah), level tertinggi itu dijabat oleh Dirjen/Sekjen/atau Sekda. Nah, para pembantu mereka tentu tingkatannya berada di level 2 (dua) alias eselon II (dua). Biasanya para asisten atau pembantu mereka itu menduduki posisi Direktur atau Kepala Dinas.
Berbeda dengan di pemerintahan sipil, pada sistem kemiliteran, yang bertanda pangkat di atas bahu dengan sisi-
