Dalang Bertempur, Wayangnya Babak Belur

Semula Ahok bertengger seorang diri sebagai kandidat yang paling mumpuni untuk memimpin DKI periode berikutnya. Semua milik Ahok, kejujuran, ketegasan, prestasinya dan setiap hari menghiasi media, baik media sosial maupun media pemberitaan.

Namun, belakangan image serba "ter" itu seolah berantakan oleh ulah Habib Rizieq Shihab yang dituding sebagai penggerak aksi massa Islam yang menuntut Ahok dipenjara dan tak lain diduga  karena menghindari kekisrusahan yang lebih besar lagi, konon polisi terpaksa menuruti permintaan massa, mentersangkakan Ahok.

Lucunya, penasehat hukum Ahok menengarai telah terjadi grand design mengadili Ahok yang tidak mungkin dilakukan oleh Rizieq atau massa Islam sebab yang memungkinkan melakukan seperti yang ditengarai oleh penasehat hukum Ahok hanya mungkin dilakukan oleh kekuasaan hukum.

Kini, media sedangkan mengangkat bergulirnya dugaan korupsi dana Bansos DKI yang ternyata mengenai dana hibah untuk Kwarda Pramuka DKI 2014 dan 2015 dengan memanggil Sylvia Murni, cawagub DKI pasangan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian  terkuak lagi, bahwa dana hibah kwarda Pramuka DKI tersebut SKnya ditanda tangani oleh Jokowi semasa menjabat Gubernur DKI.

Dana hibah semacam itu juga diterima oleh TNI/Polri untuk membantu kegiatan kedua institusi karena anggaran TNI/Polri dinilai tidak mencukupi.  Terkuak lagi, Sylviana Murni juga terkait dengan pembangunan Mesjid tahun 2010 saat Gubernur DKI masih dijabat oleh Fauzi Bowo.

Partai Demokrat yang mengusung paslon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylvia Murni ikut angkat bicara,  Polisi diminta bersikap fair mengusut dugaan korupsi Dana Bansos DKI di Kwarda Pramuka Tahun 2014-2015 itu.

"Apabila netralitas Polri tidak dijaga, sama saja Polri melakukan pembangkangan terhadap perintah undang-undang. Seandainya itu yang terjadi Polri berkontribusi terhadap kehancuran negeri ini," kata Didik Mugiyanto  anggota Komisi III DPR RI dan Sekretaris Fraksi Demokrat yang dikutip TribunNews. Bila sikap netralitas Polri tidak dijaga, anggapan masyarakat bahwa Polri berpihak pada salah kelompok atau kepentingan tidak terbantahkan lanjutnya.

Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono yang juga Mantan Perwira menengah TNI ini melihat kasus yang menyeret nama Sylvi kental dengan unsur politik untuk menjatuhkannya jelang pencoblosan pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta pada Februari 2017.

Siapakah yang dibidik Polri ? Pihak kepolisian sendiri berdalih memeriksa Sylviana dalam rangka klarifikasi dan Polsri sudah meminta keterangan 10 orang yang salah satunya adalah  Saifullah yang kini menjabat sekda DKI.

Dalam pilkada DKI ini ketiga paslon yang bertarung bisa disebut sebagai mewakili tiga tokoh politik kuat saat ini yaitu SBY,Prabowo dan Megawati. Siapapun yang memenangkan pilgub DKI, secara politik memiliki pengaruh dalam pilpres 2019. Hal ini juga ditanyakan oleh Moderator dalam debat mengenai janji tetap memegang amanat jika terpilih menjadi gubernur, Ahok bungkam dan menyerahkan kepada wakilnya.

Ibarat lakon sebuah perwayangan, para paslon tak dapat lepas dari sekenario sang dalang yang menentukan maju tidaknya seseorang untuk bersaing meraih kekuasaan di DKI.  Ahok yang semula bermaksud mencalonkan diri melalui jalur independen harus balik badan mengikuti lakon dalang politik. Begitu juga dengan paslon lainnya yang tiba-tiba mengorbit terjun dalam kancah sesuai keinginan sang dalang.