Sebagai pengamat seni dan budaya, maka jika dimintai partisipasi memikirkan kementerian apa yang perlu ditambahkan, dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, tentu kementerian yang saya usulkan adalah kementerian yang secara spesifik mampu mengurusi kebudayaan (dan seni) dengan semestinya, yaitu Kementerian Kebudayaan.Â
Meskipun sekarang sudah ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tetapi kinerja di bidang kebudayaan dan kesenian masih terasa kurang maksimal.Â
Hal ini setidaknya dapat dicermati dari tugas dan fungsi Kemendikbudristek yang lebih didominasi oleh urusan pendidikan dan teknologi dibandingkan persoalan kebudayaan (termasuk kesenian)-dapat dicermati dari visi, misi, serta tugas dan fungsi Kemendikbudristek.
Akan tetapi keinginan tersebut hanya mentok menjadi pembicaraan para pemikir kebudayaan di ruang-ruang hampa, belum menjadi pembicaraan serius di kalangan elite pengambil dan penentu kebijakan pemimpin negeri ini.
Dengan alasan tersebut, saya menyepakati lontaran gagasan Halim HD bahwa urusan kebudayaan di Indonesia terlalu kompleks dan memerlukan penanganan khusus secara taktis strategis.
"Kemendikbudristek terlalu luas. Cukup Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi saja. Kebudayaan jadi kementerian sendiri. Dengan demikian, bidang kebudayaan bisa tertangani dengan lebih baik," jelas Halim HD (dilansir dari Media Indonesia, 28/2/2024).
Dipaparkan lebih jauh bahwa Indonesia memiliki sumber daya kebudayaan yang begitu kaya raya, nilainya jauh lebih besar dibandingkan sumber daya mineral, dengan syarat persoalan kebudayaan ditangani secara serius, lebih baik lagi.
Keberadaan Kementerian Kebudayaan (termasuk di dalamnya mengurusi kesenian) sangat urgent demi memperkuat identitas dan keberagaman budaya (di) Indonesia serta mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat Indonesia dan dunia.
Hal ini dapat dilakukan dengan memodifikasi misi Mendikbudristek sekarang ini: mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan demi mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan kebudayaan; mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan dan pengembangan beragam seni.
Gagasan tersebut dilakukan dengan tujuan pelestarian, pemajuan budaya dan seni, serta penguatan sistem tata kelola kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
