Benang Kusut Intoleransi di Indonesia

Beberapa waktu yang lalu, terjadi insiden penyerangan di Kampung Poncol, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pada malam Minggu tanggal 5 Mei, sekelompok warga menyerang sejumlah mahasiswa Katolik yang tengah beribadah dengan berdoa Rosario. 

Berita yang dilansir oleh beberapa media menyebutkan bahwa para mahasiswa yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang beribadah ketika diserang oleh sekelompok warga dengan membawa senjata tajam. Beberapa mahasiswa bahkan terluka parah akibat serangan tersebut.

Kejadian ini tentu menambah daftar panjang kasus intoleransi di Indonesia, sebuah negara yang memiliki semboyan "bineka tunggal ika". Setiap tahun, ragam bentuk intoleransi yang terjadi di berbagai kota, selalu menjadi headline berita dan surat kabar.

Data-data yang dikumpulkan oleh Direktorat Sosial Budaya Baintelkam Polri, menunjukkan bahwa kasus intoleransi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2019, terdapat 7 kasus intoleransi, meningkat menjadi 14 kasus pada 2020, kemudian 11 kasus pada 2021, dan hanya 3 kasus pada 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus intoleransi melonjak menjadi 30 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi gangguan terhadap berbagai tempat ibadah seperti gereja, masjid, wihara, musala, pura, serta penolakan terhadap ceramah dan penodaan agama (https://kbr.id, 17 November 2023).

Data lain dari Setara Institute for Democracy and Peace juga menggambarkan bahwa tingkat intoleransi di Indonesia semakin meningkat. 

Indeks Kota Toleransi (IKT) pada tahun 2021 mencapai nilai 5,24, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan rata-rata IKT nasional mencapai nilai 5,03 (https://tirto.id, 30 Januari 2024).

Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023 dengan skor 5,06, tetapi tetap menandakan bahwa toleransi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah.

Penelitian SETARA Institute pada tahun 2023 menemukan bahwa ada 10 kota di Indonesia yang paling intoleran. Kota Depok menempati peringkat tertinggi dengan skor IKT sebesar 4,01, diikuti oleh beberapa kota lain seperti Cilegon, Banda Aceh, Padang, dan lainnya (https://data.goodstats.id, 2 Februari 2024).

Selain itu, provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta juga dinilai sebagai provinsi paling intoleran dengan banyaknya kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (https://www.voaindonesia.com, 31 Januari 2024).