Masa penawaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Ritel subseri ST012 yang awalnya direncanakan bakal mulai dibuka pada 29 April 2024, jadwalnya dipercepat menjadi tanggal 26 April 2024 hingga 29 Mei 2024.
Mengutip informasi yang disampaikan pihak Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR-Kemeenkeu) selaku penerbit dan pengelola ST012, percepatan masa penawaran tersebut lantaran urusan teknis.
Nantinya, ST012 bakal ditawarkan dengan format dual tranches, dua masa jatuh tempo atau tenor berbeda dengan imbal hasil berlainan, ST012T2 dengan masa jatuh tempo 2 tahun dan ST012T4 bertenor 4 tahun.
Karakteristik dari Sukuk Tabungan seri ST012 ini non-tradeable alias tak bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder.
Namun, jika investor pemegang ST012 membutuhkan dana sebelum masa jatuh temponya tiba, instrumen keuangan syariah fixed income ini dilengkapi dengan fitur early redemption atau pencairan lebih awal.
Tapi yang dicairkan lebih awal itu maksimal hanya 50 persen dari investasi yang ditanamkan dan paling cepat dapat dilakukan setengah jalan dari masa jatuh temponya tiba, 1 tahun untuk ST012T2 dan 2 tahun untuk ST012T4.
Imbal hasilnya bersifat mengambang dengan batas minimum atau floating with the floor, bisa naik kalau suku bunga acuan Bank Indonesia yang kini berada di level 6 persen, namun tak bisa turun apabila suku bunga acuan BI diturunkan.
Mengenai besaran imbal hasil yang akan ditawarkan ST012, sejumlah analis pasar keuangan dari berbagai Perusahaan Sekuritas memperkirakan imbal hasilnya masih akan sangat menarik, sehingga animo tinggi investor domestik akan tetap terpelihara.
Dari hasil rangkuman pendapat para analis pasar keuangan yang saya kumpulkan dari berbagai media ekonomi, diperkirakan tingkat imbal hasil yang bakal ditawarkan Pemerintah untuk ST012 berada dikisaran 6,3 -6,7 persen per tahun.
Angka ini sangat menarik karena besaran imbal hasilnya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan rata-rata suku bunga deposito di bank-bank besar nasional yang saat ini berada di rentang antara 2-3 persen.
Apalagi pajak yang dikenakan atas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) Ritel hanya 10 persen, lebih kecil dibandingkan pajak atas suku bunga deposito yang sebesar 20 persen.
