Meskipun tak ada keterkaitannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kerusuhan berupa bentrokan warga dengan pasukan Satpol PP dan pasukan polisi dan TNI yang terjadi di dekat lokalisasi prostitusi dan Kampung Nelayan Dadap Baru, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, 10 Mei 2016 itu, memperlihatkan kepada siapa saja yang mau melihat dengan hati, bahwa pihak-pihak yang selama ini melawan Ahok dengan keras dan vulgar, dengan mengatasnamakan memperjuangkan keadilan demi rakyat miskin yang tergusur di wilayah DKI Jakarta itu, semuanya palsu. Penuh dengan kemunafikan, kebencian SARA, dan pamrih politik dengan memperalat dan memanfaat rakyat miskin hanya demi semata-mata kepentingan (politik) mereka sendiri.
Betapa tidak kasus penertiban (penggusuran) di Kampung Nelayan Dadap, Kabupaten Tangerang, yang meliputi 418 bangunan, dan 387 keluarga itu sangat mirip, bahkan lebih buruk daripada yang di DKI Jakarta, tetapi pihak-pihak yang sama, seperti: FPI, Ratna Sarumpaet, Wanita Emas Mischa Hasnaeni Moein, Haji Lulung, Lieus Sungkharisma, Tantowi Yahya dan anggota DPR lainnya, partai politik (PKS dan Gerindra), dan Yusril Ihza Mahendra, tak ada satupun yang bersuara dan hadir untuk membela warga di sana dan menentang kebijakan pemerintah daerahnya.
Kenapa? Karena tidak ada Ahok, karena tidak ada gubernur Cina kafir di sana, yang harus disingkirkan di sana (untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka), jadi perduli amat dengan warga miskin korban penggusuran itu.
Yusril Ihza Mahendra tidak punya selera membela warga miskin Kampung Nelayan Dadap itu, karena jelas di sana tak ada pilkada DKI Jakarta 2017.
Padahal dibandingkan dengan nasib warga yang terkena penertiban oleh Pemprov DKI Jakarta, nasib yang dialami warga di lokalisasi dan Kampung Nelayan Dadap, jauh lebih buruk.
Mereka yang menempati tanah negara itu digusur begitu saja oleh pemerintah daerahnya, selain tanpa ganti rugi juga tanpa disediakan tempat tinggal baru (yang jauh lebih layak), sebagaimana yang dialami oleh warga tergusur di DKI Jakarta, yang direlokasi di rusunawa yang dilengkapi dengan perabot, diberi dibina dan diberi modal usaha, diberikan Kartu Jakarta Sehat (KSJ) untuk berobat gratis, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah gratis, bus TransJakarta gratis, dan bus sekolah antar-jemput gratis.
Meskipun sudah mendapat perlakuan yang sedemikian baik dari Pemprov DKI Jakarta, tetap saja, -- karena gubernurnya Ahok, -- para lawan dan pembenci Ahok itu menuding Ahok telah melakukan pelanggaran HAM terhadap korban penggusuran itu. Sebaliknya, terhadap kasus yang dialami warga Kampung Dadap, Tangerang itu, tiada terdengar bunyi sama sekali dari dari orang-orang yang sama.
Seperti yang juga dituduhkan kepada Ahok oleh para “pembela rakyat miskin” di Jakarta itu bahwa Ahok melakukan penggusuran tanpa sosialisasi terlebih dahulu, demikian juga tuduhan warga kepada Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki, yang dibantahnya. Demikian juga seperti di DKI, warga juga merasa sakit hati kepada sang Bupati, yang bersikap kasar dan dianggap menghina mereka, ketika di televisi dia berkata, warga Dadap makan uang haram dari prostitusi.
Padahal belum terjadi penggusuran saja, saat dilakukan persiapan sosialisasi dan penyampaikan surat peringatan kedua (SP-2), ratusan warga di sana sudah mengamuk dan menyerang petugas Satpol PP yang dikawal pasukan polisi dan TNI, dengan berbagai senjata tajam; golok, pisau, bambu runcing, pedang, tombak, bahkan bom molotov, sampai menyebabkan dua orang polisi menderita luka-luka dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Suasana sempat mencekam, warga mengancam siapa saja yang berani masuk di kompleks itu, termasuk wartawan akan dibunuh.
Tetapi, sekali lagi, karena itu di Kabupaten Tangerang, dan kepala daerahnya bukan Ahok, maka “para pembela rakyat miskin” yang sangat berisik di DKI Jakarta itu pun pura-pura tidak tahu, diam seribu bahasa. Biarin, warga Kampung Nelayan Dadap itu mengurusi diri mereka sendiri.
Karena kepala daerahnya bukan Ahok, maka tidak ada pula di sana: Yusril Ihza Mahendra, Ratna Sarumpaet, FPI, PKS, Partai Gerindra, dan lain-lain sejenisnya.
