Kelompok mahasiswa menggeruduk rumah mantan Presiden SBY beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan,kok yang didemo bukan yang berkuasa sekarang ya? Apa sih gunanya mendemo rumah Pak SBY? Apa yang bisa dilakukan Pak SBY untuk menjawab semua tuntutan Pendemo? Kenapa demonya tidak di Senayan? Kenapa demonya tidak di depan Istana Negara? Semua terasa janggal. Akhirnya, demo pun dibubarkan karena tidak mengantongi izin dari Kepolisian. Jika kita analisa lebih mendalam, tidak ada kewenangan Pak SBY untuk menjawab tuntutan para mahasiswa. Pak SBY diketahui memberi kabar rumahnya digeruduk ratusan orang melalui cuitan di media sosial twitter.
Para pendemo adalah mahasiswa yang sedang mengikuti Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia yang dilaksanakan di Cibubur. Dikutip dari detikNews, melalui konferensi pers yang diselenggarakan oleh Panitia Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia, mereka menjelaskan ini berawal dari kedatangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar di lokasi jambore di Cibubur pada Minggu (5/2).
Setelah itu, mereka pun mengadakan rapat pleno untuk membahas salah satu pemaparan Antasari mengenai banyaknya kasus korupsi yang masih mandek. Mereka lalu berinisiatif untuk melakukan aksi, tidak ditunggangi oleh aktor politik. Namun tidak seluruh peserta Jambore setuju dengan aksi tersebut, banyak yang tidak sepakat dengan keputusan itu.Sebuah mobil berisi logistik tertinggal di lokasi aksi. Seorang politisi senayan menjadi sasaran tuduhan sebagai pemilik mobil. Beliau juga dituduh sebagai penggerak aksi mahasiswa, namun dengan tegas telah dibantah.
Beberapa pihak berpendapat bahwa kondisi politik Jakarta yang memanas menjelang hari pencoblosan berhubungan dengan aksi ini. Tudingan ke Pak SBY bahwa beliau yang meminta fatwa tentang polemik Al Maidah yang menyeret salah satu paslon Gubernur DKI Jakarta. Hal ini telah dibantah oleh Ketua MUI. Hal inipun menimbulkan masalah baru akibat adanya statement untuk melaporkan Ketua MUI karena kesaksiannya di pengadilan.
Kasus korupsi yang belum tuntas di masa kepemimpinan sebelumnya memang harus diselesaikan. Namun sasaran demo juga perlu dipikirkan secara matang agar tidak salah sasaran. Yang didemo pastinya adalah yang memiliki kewenangan atau akses untuk menegakkan hukum. Aksi hanya jadi sia-sia dan bahkan jadi sebuah "blunder" semata hanya karena kesalahan penentuan "siapa" yang menjadi sasaran aksi. Semoga semua pihak bisa lebih bijak, dan Pilkada tidak ricuh.
Salam Damai...
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI