Pendahuluan
ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Persaingan global di segala bidang ini tidak hanya melanda negara-negara ASEAN tetapi juga negara-negara di seluruh penjuru dunia. Bagi negara maju, mungkin adanya persaingan global hanya menuntut mereka untuk menyesuaikan diri dengan negara-negara yang lain. Tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia, adanya persaingan global menuntut untuk meningkatkan segala sektor negara, baik politik, ekonomi, pendidikan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peningkatan semua sektor tentunya dilaksanakan melalui pembangunan bangsa. Dalam upaya pembangunan bangsa, tampaknya pengembangan sumber daya manusia adalah yang paling penting dan utama jika dibandingkan dengan pengembangan sumber daya alam. Masalah SDM tidak bisa lepas dari masalah tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja sangat bergantung pada kualitas SDM. Oleh karena itu, kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan guna mendapatkan kualitas tenaga kerja yang baik.
Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi generasi muda calon tenaga kerja merupakan tanggung jawab dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyiapan SDM yang berkualitas, tangguh, dan terampil. Dengan kata lain, melalui pendidikan akan diperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas sehingga lebih produktif dan mampu bersaing dengan rekan mereka dari negara lain.
Dalam hal ini, pertambahan penduduk yang tidak memiliki keterampilan kerja akan mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu pasar utama bagi produk-produk asing dan pasar lapangan kerja bagi tenaga asing. Pertumbuhan penduduk yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana bagi Indonesia jika tidak diikuti dengan peningkatan kulitas SDM. Pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai pada tahun 2035 merupakan bonus demografi bagi indonesia.
Bonus demografi ini merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan yang berusia lanjut belum banyak. Diperkirakan oleh pemerintah tahun 2035 working age mencapai 70% dan dependency rasio mencapai 40% artinya pada tahun 2035 sekitar 7 orang produktivitas dengan 4 orang tidak produktivitas mampu menopang perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.
Peningkatan kualitas SDM adalah jawaban atas tuntutan dan tantangan perubahan jaman. Pengelolaan pendidikan terutama yang berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja harus menjadi titik perhatian utama agar mampu mengubah struktur dan kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing dan produktivitas tinggi dalam membangun ekonomi masyarakat. Pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Trilling dan Fadel (2011) menyatakan bahwa pada era global ini yang terpenting adalah bagaimana memfungsikan pendidikan sebagai sebuah proses menyiapkan peserta didik agar sukses menempuh kehidupannya di masa depan. Kemampuan untuk menghadapi masa depan itulah yang perlu ditumbuhkembangkan dalam proses pendidikan. Pendidikan kejuruan sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya angkatan tenaga kerja nasional yang terampil. Lulusan SMK diharapkan menjadi sumber daya manusia yang siap pakai, dalam arti ketika mereka telah menyelesaikan sekolahnya dapat menerapkan ilmu yang telah mereka dapat sewaktu di sekolah.
Kenyataan di lapangan kerja menunjukkan bahwa daya serap lulusan SMK masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa Jumlah tenaga kerja Indonesia per Agustus 2014 mencapai 182,99 juta orang. Dari jumlah itu, 7,24 juta orang di antaranya berstatus pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma, dan universitas. Jumlah pengangguran lulusan SMK adalah 11,24 persen dari total jumlah pengangguran. Pengangguran lulusan SMK ini naik tipis dibandingkan Agustus 2013 yang mencapai 11,21 persen. Jumlah lulusan SMK yang menganggur ini persentasenya lebih besar dibanding persentase lulusan SMA biasa yang mencapai 9,55 persen. Berturut-turut kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 7,15%, dan lulusan Diploma sebesar 6,14%.
Kepala BPS Suryamin (dalam tempo.com, Rabu (5/11/2014)) menengarai, belum adanya link and match antara pendidikan kejuruan dengan industri menyebabkan lulusan SMK yang paling banyak menganggur. Lulusan SMK seharusnya langsung dapat kerja karena memiliki keahlian sesai dengan kompetensi keahlian. Salah satu penyebab daya serap rendah ini adalah belum ada link and match antara kompetensi lulusan SMK dengan kualifikasi keahlian yng dibutuhkan unia industri. Link and match adalah kebijakan sejak zaman Orde Baru, yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Wardiman Djojonegoro. Salah satu upaya yang dilakukan SMK dalam kebijakan ini adalah penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). PSG dalam Kurikulun Pendidikan Berbasis Kompetensi siswa dapat beriteraksi baik di dalam maupun diluar, yaitu di dalam berarti di sekolah melalui praktek di bengkel dan di luar artinya belajar di perusahan atau dunia industri melalui magang atau praktek kerja industri (prakerin). Siswa diharapkan mengetahui lingkungan kerja berdasarkan bidang yang dia kuasai, selain itu juga akan mengerti tata cara kerja yang baik dan mengerti akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
