Ketika Tim “Haram” Menjadi Juara

Usai sudah perebutan juara untuk cabang olahraga paling bergengsi di ajang multi even PON XVIII Riau. Dan medali emas cabang sepakbola diraih oleh tim Kalimantan Timur setelah semalam difinal berhasil mengalahkan Tim Sumatera Utara dengan skor tipis 1 – 0. Hal ini menjadi catatan prestasi yang manis untuk tim Kaltim karena untuk pertama kalinya mereka berhasil membawa pulang medali emas di ajang PON.

Tapi keberhasilan kaltim ini akan meninggalkan begitu banyak cerita miring dan kontroversi. Mungkin ini akan menjadi gambaran sempurna bagi keadaan sepekbola kita saat ini yang penuh dengan kekisruhan dan kontroversi. Dualisme kepengurusan yang belum berhasil diatasi hingga kini. Yang menimbulkan saling klaim terhadap keabsahan organisasi masing – masing. Sepertinya masalah tersebut tidak akan selesai dalam waktu singkat.

Keikut sertaan kaltim sendiri dalam perhelatan sepakbola PON ini sudah bermasalah sejak awal. PSSI menyatakan Tim ini tidak berhak mengikuti PON karena menggunakan pemain tidak sah dan di diskualifikasi. Dengan pengganti Tim Kalimantan Selatan. Tapi keputusan PSSI tidak di indahkan oleh KONI. Tim Kaltim pun tetap berpartisipasi. Walau Kalsel memprotes keputusan tersebut tapi KONI jalan terus.

Keputusan KONI ini menimbulkan masalah ketika dipertandingan perdana tim official dan perangkat pertandingan PSSI menolak memimpin partai Kaltim Versus Jateng karena patuh pada keputusan PSSI. Buntutnya, kisruh melebar dengan terjadinya pengusiran seluruh perangkat pertandingan PSSI di ajang PON. Dalam jumpa pers Ketua PSSI Arifin Djohar menganggap bahwa kejadian ini sudah di atur. Untuk megakomodasi tim Kaltim, maka PSSI adalah halangan yang harus dipinggirkan.

Tak ada yang tahu alasan KONI mengikutsertakan Kaltim yang ditolak oleh PSSI. Mungkin dari segi prestise Kaltim jauh lebih baik dari Kalsel. Seperti diketahui Kaltim satu – satunya tim di luar pulau Jawa yang memiliki banyak klub yang malang melintang berlaga di liga utama PSSI sejak dulu. Ada nama seperti Persisam/Pusam, Persiba dan PKT Bontang. Bandingkan dengan Kalsel yang latar belakang sepakbolanya tidak sebaik kaltim. Jadi soal dua pemain tidak sah bias di tolerir. Walaupun harusnya peraturan tetaplah peraturan. Kejadian ini semakin mempertegas soal penyakit yang tidak sembuh – sembuh dari pengurus olahraga Indonesia. Yaitu tidak konsisten.

Ujung – ujungnya PSSI menyatakan lepas tangan . Dan tidak bertanggung jawab pada seluruh hasil pertandingan pada PON tersebut. Karena merasa tidak dilibatkan. Artinya bagi PSSI , cabang sepakbola PON dianggap tidak ada.

Kontroversi tim Kaltim bukan hanya diawal saja, tapi terus berlanjut. Dibabak penyisihan, lolosnya tim ini ke babak enam besar lagi – lagi menimbulkan protes dari tim tuan rumah. Riau mempertanyakan sistem selisih gol yang digunakan oleh dewan hakim. Padahal secara head to head riau unggul 2 – 1. Dewan hakim mengacu pada pearaturan umum PSSI 2008. Ironisnya, bila mamakai peraturan PSSI seharusnya kaltim malah tidak ikut PON. Riau merasa dewan hakim harusnya menggunakan aturan terbaru FIFA. Dimana poin yang sama antara dua tim ditentukan oleh head to head. Lagi –lagi cap “tim isimewa” diperoleh kaltim. Riau menganggap dewan hakim dan PB PON lah yang menggagalkan mereka.

Dibabak selanjutnya cerita yang hampir sama terulang lagi. Kali ini Tim jabar yang merasa jadi “korban”. Pertandingan ini sendiri menghadirkan kericuhan . Berupa peyerangan terhadap wasit dan asistennya yang dilakukan para pemain Jabar diakhir pertandingan. Mereka merasa dicurangi wasit dan perangkat pertandingan.

Perjalanan tim Kaltim terus berlanjut hingga berhasil meraih juara. Walau prestasi ini belum tentu menjadi catatan emas. Karena PSSI dari awal telah menyatakan lepas tangan terhadap seluruh hasil pertandingan sepakbola PON. Artinya secara institusi PSSI tidak mengakui medali emas yang diperoleh Kaltim. Dan bisa saja di masa depan akan ada pencabutan gelar, seperti kasus Calciopoli di Italia. Walaupun kasusnya tentu saja berbeda.

Kasus Kaltim adalah gambaran real masalah PSSI. Saat ini olahraga tidak dijalankan murni untuk kepentingan olahraga itu sendiri. Tapi lebih banyak untuk kepentingan politis dll. Sehingga tarik ulur kepentingan sangat mempengaruhi jalannya kompetisi.

Sebagai warga Kaltim saya bingung. Prestasi ini seperti dua sisi mata koin. Bisa jadi membanggakan tapi di sisi lain bisa juga memalukan. Apa gunanya prestasi yang tidak diakui ? Apalagi menimbulkan cibiran dari para lawan. Lebih lagi bila gelar juara tersebut diperoleh melalui pragmatisme negatif.

Sumber :

www.riaupos.com

www.suaramerdeka.com

www.detiknews.com

.....