Mewujudkan Akses Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan

Pendidikan adalah upaya memuliakan manusia muda menjadi manusia dewasa. Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan pendidikan. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, trampil yang siap menentukan arah pembangunan bangsa ini. Hal ini bisa kita lihat mayoritas negara-negara yang sudah maju kualitas pendidikannya sangat baik, dari segi fasilitas, proses pembelajaran, kurikulum, dan output peserta didiknya.

Dunia pendidikan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Hal itu dapat kita lihat dari perubahan kurikulum, regulasi, pendekatan proses pembelajaran, dan sarana penunjang pendidikan. Semua itu dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam menjawab tantangan di masa depan. Pendidikan adalah kunci sukses kemajuan suatu bangsa oleh karena itu agar negara kita tidak ketinggalan dengan bangsa-bsngsa lain di dunia maka pendidikan kita harus bisa menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman.

Namun untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan tentu tidaklah mudah, karena fakta di lapangan masih menunjukkan beberapa persoalan pendidikan yaitu: kondisi geografi Indonesia, rendahnya kesadaran pendidikan di daerah terbelakang, persebaran tenaga mengajar yang tidak merata.

Bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan di satu sisi merupakan anugrah tetapi di sisi lain merupakan hambatan. Di wilayah perkotaan sekolah-sekolah memiliki fasilitas dan akses pendidikan yang memadai sementara di pedalaman atau daerah terpencil akses pendidikan memprihatinkan. Mulai dari gedung sekolah yang memprihatinkan, kondisi jalan yang sulit dilalui, tidak adanya aliran listrik maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini akan sangat terasa manakala datang musim penghujan. Atap sekolah yang bocor, akses jalan menuju sekolah yang berlumpur, dan derasnya arus sungai membuat para siswa dan guru harus bertaruh nyawa demi menuju ke lokasi sekolahan.

            Tenaga pengajarpun masih kurang, terkadang guru harus menggabung beberapa kelas menjadi satu kelas agar semua siswa mendapat pelajaran. Apalagi jika guru berhalangan hadir tak jarang tenaga pengajarpun digantikan oleh anggota tentara yang kebetulan berdinas di daerah perbatasan seperti di daerah Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau terluar lainnya. Jika tidak ada guru siswapun bermain sambil menghabiskan waktu hingga akhir pelajaran. Melihat kondisi seperti ini anak-anak dapat bersekolah saja sudah lebih dari harapan mengingat mereka lahir dan hidup di tengah-tengah keterbatasan alam dan terisolasi oleh akses informasi dan komunikasi.

Bertolak dari beberapa permasalahan tersebut pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk menangani permasalahan pendidikan, Namun permasalahan pendidikan tidak akan pernah selesai karena permasalahan pendidikan adalah ibarat persoalan hidup yang akan terus mengiringi sepanjang kehidupan manusia. Permasalahan pendidikan bukan untuk dijadikan kambing hitam malah sebaliknya permasalahan pendidikan harus kita jawab bersama secara sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa demi mewujudkan akses pendidikan yang merata, dan berkeadilan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain :

Memberikan bantuan operasional sekolah (BOS). Tentu program bantuan ini sangat membantu masyarakat ekonomi bawah. Jaman Orde Baru yang bisa bersekolah hanya masyarakat yang mampu. Sekolahpun harus membayar tiap bulan, oleh karena itu adanya program bantuan operasional sekolah (BOS) siapa saja bisa bersekolah apakah dari golongan masyarakat bawah, menengah, maupun atas memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang sama. 

Masyarakat tidak perlu pusing-pusing memikirkan biaya pendidikan anaknya karena semua keperluan pendidikan sudah dianggarkan dalam BOS. Tujuan pemerintah jelas ingin memberikan akses pendidikan yang sama dan berkeadilan dan melindungi masa depan anak-anak yang cerdas tetapi terkendala persoalan biaya.

Membangun sekolah-sekolah baru di daerah pedalaman atau terpencil. Pemerintah mencoba meniadakan batas pendidikan di daerah maju dengan daerah tertinggal. Jika kita lihat sekolah-sekolah sekarang ini telah banyak kita jumpai, sekalipun di daerah pedalaman atau terpencil mulai dari tingkat sekolah dasar SD, SMP, hingga SMA/SMK. 

Paradigma telah berubah, jika dulu siswa yang mendatangi sekolah-sekolah di perkotaan tapi sekarang sekolah-sekolah telah dibangun di desa-desa dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun demikian tidak semua masyarakat antusias menyekolahkan anaknya. Mereka lebih memilih kehidupan tradisinya ketimbang menyekolahkan anaknya. Alasan tidak ada biaya dan bingung setelah tamat sekolah mau kerja apa masih menjadi momok bagi mereka. Umumnya masyarakat seperti ini banyak terdapat di daerah pedalaman atau terpencil yang belum mengerti hakekat pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

Mengangkat guru untuk di tempatkan di daerah garis depan atau pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan, guru banyak menumpuk di daerah-daerah perkotaan sedangkan daerah perbatasan dan pedalaman masih kekurangan guru. Oleh karena itu tahun ini kemendikbud berencana mengangkat 6.300 CPNS untuk ditempatkan di daerah tertinggal atau perbatasan.